Kendalikan Harga Minyak Goreng dengan Mekanisme Subsidi Dianggap Tidak Tepat, Timbulkan Masalah Baru

JAKARTA - Kebijakan pemerintah mengendalikan harga minyak goreng dengan mekanisme subsidi dianggap tidak tepat dan justru menimbulkan masalah baru.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, selama ini mekanisme subsidi yang digunakan untuk mengendalikan harga minyak goreng melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Padahal idealnya menggunakan skema subsidi dari APBN.

“Memang idealnya subsidi migor ini melalui APBN sehingga lebih transparan dan pengawasannya pun jauh lebih mudah daripada BPDPKS,” kata Bhima, Sabtu (19/3).

Persoalan pemenuhan kebutuhan dan stabilitas harga minyak goreng hingga saat ini belum menemui titik terang.

Mekanisme subsidi mengendalikan harga minyak goreng dinilai belum tepat sehingga memicu persoalan lain yang muncul di tengah masyarakat.

Bhima menerangkan, pengawasan untuk subsidi minyak goreng dapat digabungkan dengan data terpadu kesejahteraan sosial.

Sehingga, manfaatnya dapat tepat sasaran yaitu menyasar masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat miskin yang memang sangat memerlukan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan mereka.

“Jangan kemarin. Kemarin itu kan kesalahannya subsidi minyak goreng kemasan, yang membeli belum tentu kelas menengah ke bawah atau masyarakat miskin tapi yang membeli kebanyakan kelas menengah atas,” tuturnya.

Apalagi, lanjutnya, skema subsidi yang diberikan sebelumnya melalui perusahaan ritel dalam hal ini pasar modern atau supermarket.

“Subsidinya dijual melalui mini market modern. Itu kesalahan yang jangan sampai terulang,” ucapnya.

Di sisi lain, Bhima melanjutkan, jika skema subsidi yang diberikan adalah minyak goreng curah, maka pengawasannya akan menjadi sangat sulit.

Sebab, besar kemungkinan timbul persoalan lain yaitu, oknum yang tidak bertanggungjawab, dalam hal ini pedagang minyak goreng curah melakukan kecurangan mengoplos dengan minyak goreng jelantah, seperti dikutip dari Jawapos.com. (ima/rtc)

Baca Juga:

  • Heboh! Ada Jatah Haji untuk Pejabat Kemenag, Anggota DPR, dan Ormas Islam.
  • Diserang Simpatisan Tersangka Pencabulan yang Juga Anak Kiai, Seorang Polisi Terluka.

Berita Terkait

Berita Terbaru