Kerugian Capai Rp2 Miliar, Mantan Kades dan 3 Stafnya Jadi Tersangka Pungli Sertifikat Tanah

JAKARTA - Kerugian mencapai Rp2 miliar, mantan kepala Desa Cikupa Kabupaten Tangerang, Banten, berinisial AM ditetapkan sebagai tersangka.

Mantan pejabat ini menjadi tersangka atas kasus pungutan liar (pungli) program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

"Total ada 1.319 pemohon PTSL di desa Cikupa dengan kerugian mencapai sekitar Rp2 miliar," terang
Kapolresta Tangerang Kombes Raden Rhomdon Natakusuma, Selasa (5/7).

Selain AM, dalam kasus pungli pembuatan sertifikat tanah itu, polisi juga menetapkan tiga orang tersangka lain yakni SH selaku sekdes Cikupa, MI selaku kaur Perencanaan, dan MSE selalu kaur keuangan Desa Cikupa.

Kapolresta mengatakan, kasus pungli pembuatan sertifikat tanah itu dilakukan keempat tersangka pada program PTSL di Desa Cikupa tahun 2020 sampai 2021.

"Kita lakukan kita kasus ini dari bulan Januari 2022 dan bulan ini (Juli) kita tetapkan tersangka terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi (pungli PTSL)," kata Rhomdon.

Dia menjelaskan, tersangka AM yang saat itu masih menjabat sebagai kades Cikupa, memerintahkan kepada SH, MI, dan MSE untuk melakukan pungutan liar kepada 1.319 pemohon PTSL.

Ribuan pemohon PTSL itu diminta dipatok biaya pembuatan sertifikat tanah dengan jumlah yang variatif Rp500 ribu sampai Rp1.500.000.

Luas tanah 50 meter dengan surat-surat lengkap dikenakan biaya Rp500 ribu, kemudian luas tanah 50 meter tapi tidak memiliki surat-surat lengkap dikenakan biaya Rp1 juta.

Sedangkan, untuk luas tanah di atas 100 meter dengan surat-surat tidak lengkap dikenakan biaya Rp1.500.000.

Dikatakan Rhomdon, program PTSL merupakan program pemerintah pusat melalui kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanpa dipungut biaya. Namun, pada praktiknya para tersangka terbukti telah melakukan pungli.

Rhomdon juga mengatakan, kepolisian akan terus mengembangkan dugaan masuk pungli PTSL tersebut untuk mengungkap para tersangka lain yang terlibat.

"Kita masih kembangkan kasusnya termasuk nanti dari pihak BPN Kabupaten Tangerang juga akan kita lakukan pemanggilan," tandasnya.

Hal ini tentunya telah melanggar pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagimana telah dirubah menjadi Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

"Ancaman hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup atau paling singkat pidana penjara selama 4 tahun," tuturnya.

Selain mengamankan para tersangka, polisi turut menyita barang bukti di antaranya uang tunai lebih dari Rp100 juta, 2 buah flashdisk berisi file PTSL desa Cikupa, serta dokumen penetapan lokasi PTSL tahun 2020-2021, dikutip dari Fajar.co.id. (ima/rtc)

Baca Juga:

  • Semua Polisi yang Halangi Penyidikan Tewasnya Brigadir J Bisa Dipidana, Kompolnas: Mohon Sabar.
  • Terkait Pelaku Utama Pembunuh Brigadir J, Bharada E Menghadap Kapolri dengan 3 Jenderal.

Berita Terbaru