Komjen Pol Listyo Sigit Janji Beri Keadilan dalam Bertindak, Komisi III DPR Mufakat Setujui sebagai Kapolri

JAKARTA - Langkah Komjen Pol Listyo Sigit untuk menduduki orang nomor satu di institusi Polri berjalan mulus. Sejumlah paparan disampaikannya di hadapan wakil rakyat, salah satunya humanis dan akan memberikan keadilan dalam bertindak.

Rakyat menantikan janji, termasuk dalam penegakkan hukum yang melihat sisi arif dan bijaksana. Harapannya, institusi Polri bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat seluruh Indonesia.

Komisi III DPR RI secara mufakat menyetujui pengangkatannya sebagai Kapolri. Menggantikan Jenderal Pol. Idham Azis yang memasuki masa pensiun.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery saat memimpin jalannya uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komleks Parlemen Senayan mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan, pandangan dan catatan-catatan yang disampaikan oleh fraksi.

Disampaikan oleh fraksi, akhirnya pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Idham Azis.

“Dan menyetujui pengangkatan Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Herman, Rabu (20/1).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengusulkan satu nama calon Kapolri kepada DPR RI untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Atas dasar keputusan rapat Badan Musyawarah DPR RI, Komisi III DPR RI ditugaskan untuk membahas pelaksanaan fit and proper test tersebut.

Komisi III berharap Listyo Sigit Prabowo bisa amanah dalam menjalankan tugas yang diembannya.

Di tempat sama, Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman memberikan catatan penting kepada calon Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. Dia menekankan agar institusi Kepolisian benar-benar melakukan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Ia menilai, saat ini tugas perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat belum maksimal. Sehingga, ia berharap di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru bisa memaksimalkan dua kewajiban tersebut.

“Tugas kepolisian memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Tapi faktanya banyak sekali anggota polisi yang tidak melindungi masyarakat,” bebernya.

Ia mencontohkan, misalnya ikut dalam penanganan kasus-kasus tanah yang belum jelas asal-usulnya. Kemudian ikut dalam kasus-kasus tambang ilegal yang merugikan masyarakat.

Selain itu, ia menilai, dalam penanganan kejahatan luar bisa, institusi Kepolisian belum memiliki agenda yang tajam. Dia mempertanyakan kepada calon Kapolri yang baru, apa solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, terlebih lagi luasnya wilayah NKRI dengan pulau-pulau yang ada tentu menjadi tantangan tersendiri bagi polisi.

"Berkaitan dengan kejahatan-kejahatan luar biasa kami belum menemukan agenda yang lebih tajam, untuk menangani kasus-kasus terorisme, radikalisme, narkotika, dan illegal logging, illegal mining, kasus kejahatan lingkungan. Seperti apa solusi nantinya?" tanyanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo fokus memberikan dan menegakkan keadilan bagi masyarakat tanpa pandang bulu.

"Kapolri baru harus tegas memberantas premanisme yang jelas-jelas bisa merusak keamanan dan ketertiban," kata Sahroni

Ia juga mengapresiasi salah satu rencana calon Kapolri yang ingin memastikan jaminan untuk bisa beribadah bagi pemeluk agama manapun di Tanah Air.

"Satu hal yang tadi menarik perhatian saya adalah ketika Pak Sigit menjelaskan bahwa Kapolri akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan supaya pemeluk agama apa saja bisa beribadah di negara kita. Ini sangat kami dukung demi meningkatkan toleransi beragama kita," terangnya.

Sementara itu, dalam paparannya, Listyo menegaskan, bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polri harus tegas namun humanis. Sehingga tidak boleh lagi ada adigium hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

"Kepemimpinan saya nanti, jadi fokus utamanya mampu menghadirkan wajah Polri yang berikan masyarakat penegakan hukum yang berbasis keadilan, menghormati HAM dan mengawal demokrasi," katanya.

Ia mencontohkan, penegakan hukum yang humanis seperti jangan sampai ada lagi seperti kasus nenek Minah yang mengambil kakao untuk bisa bertahan hidup, namun diproses hukum dan di penjara.

Menurutnya, Polri ke depan tidak perlu memaksakan suatu kasus diproses hukum secara tuntas. Karena harus dilihat kasusnya secara arif dan bijaksana.

Listyo mengatakan, sejak dirinya ditunjuk Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri, dirinya melaksanakan silaturahim berkunjung ke berbagai tokoh masyarakat, agama, senior, mantan Kapolri, dan pimpinan partai politik.

Menurut dia, kunjungan tersebut untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi harapan masyarakat pada Polri karena akan menjadi pijakannya dalam mengambil berbagai kebijakan. (khf/zul)

Baca Juga:

  • Wakil Ketua MUI Sebut Jika Presiden Jokowi Ditahan Negara Berantakan, Habib Rizieq Ditahan Umat Berantakan.
  • Kota Tegal Semakin Panas, Wali Kota Laporkan Wakil Wali Kota ke Polisi atas Dugaan Rekayasa Kasus.

Berita Terkait

Berita Terbaru