KPK Berpotensi Jerat Dugaan Korupsi Edhy Prabowo dengan TPPU

Kasus perizinan ekspor benih lobster yang membelit Edhy Prabowo (EP) dan kawan-kawan akan dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan bisa menjerat para tersangka dengan pasal pencucian uang dan korporasi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya membuka peluang menetapkan tersangka korporasi dan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus suap izin ekspor benih lobster. Dalam kasus ini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan enam orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Jika kemudian ditemukan ada bukti permulaan yang cukup, KPK tidak segan untuk menetapkan pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam perkara ini termasuk tentu jika ada dugaan keterlibatan pihak korporasi," katanya dalam keterangannya, Rabu (2/12).

Dikatakan Ali selain peluang PT Aero Citra Kargo (ACK) menjadi tersangka korporasi, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan pasal TPPU. "Termasuk pula tentu akan dilakukan analisa terhadap peluang kemungkinan penerapan pasal TPPU," kata dia.

Namun, untuk saat ini KPK masih fokus pada pembuktian unsur-unsur pasal yang disangkakan atas tujuh orang tersangka. "Setelah nanti memeriksa sejumlah saksi akan dilakukan analisa lebih lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut," ucap Ali.

Dalam mengungkap kasus tersebut, KPK melibatkan pihak perbankan maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya untuk menelusuri aliran dana dalam kasus suap Edhy Prabowo dan kawan-kawan.

"Tentu KPK akan melibatkan pihak lain termasuk pihak perbankan maupun PPATK dalam penelusuran dugaan aliran dana dalam perkara tersebut," katanya.

KPK akan menelusuri dan mengembangkan lebih lanjut aliran dana kasus tersebut dengan mengumpulkan bukti berdasarkan keterangan para saksi yang dipanggil.

"Terkait aliran dana dugaan suap, kami memastikan akan menelusuri dan mengembangkan lebih lanjut dalam proses penyidikan dan pengumpulan bukti berdasarkan keterangan para saksi yang akan dipanggil KPK," ucap dia.

KPK, lanjut dia, masih mengumpulkan bukti-bukti dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Pada Rabu (2/12), KPK menggeledah rumah dinas Edhy Prabowo.

"Saat ini penyidik KPK sedang melakukan kegiatan penggeledahan di rumah jabatan menteri KKP," ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan penggeledaan masih berlangsung. "Dan saat ini kegiatan dimaksud masih berlangsung," katanya.

Namun, saat penggeledahan di tiga lokasi di wilayah Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (1/12), KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait ekspor benih lobster, transaksi keuangan, dan bukti elektronik.

Tiga lokasi yang digeledah, yakni kediaman tersangka Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT) serta kantor dan gudang PT DPP.

"Barang yang ditemukan dan diamankan di antaranya, yaitu dokumen terkait ekspor benih lobster, dokumen transaksi keuangan yang diduga terkait dengan dugaan pemberian suap, dan bukti-bukti elektronik lainnya," ucapnya.

Dikatakannya seluruh barang dan dokumen yang ditemukan dan diamankan selanjutnya akan dianalisa dan kemudian segera dilakukan penyitaan. "Selama proses penggeledahan di tempat-tempat tersebut tim juga didampingi pihak-pihak yang berada di kediaman dan kantor PT DPP tersebut," ujar dia.

Pada Senin (30/11), KPK juga telah menggeledah di salah satu kantor milik PT ACK, Jakarta Barat dan mengamankan dokumen ekspor benih lobster serta bukti elektronik.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Jangan berlebihan, saya titip itu aja. Tidak semua orang jelek, banyak orang baik kok," kata dia.

Namun, Luhut tidak menjelaskan lebih rinci maksudnya meminta KPK tidak berlebihan ini. (gw/zul/fin)

Baca Juga:

  • Pandemi Belum Berkurang, Muncul Serangan Virus Baru Nipah yang Lebih Ganas dari Covid-19.
  • Kasus Positif Covid-19 Sudah Tembus 1 Juta Lebih, Pemerintah Siapkan Lockdown Terbatas.

Berita Terkait

Berita Terbaru