Menanti Kehadiran Holding Bisnis Pesantren Nasional

TEGAL - Oleh: Abdulloh Mubarok*)

Dalam seminar nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah secara virtual, Rabu (21/4) lalu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menjelaskan BI akan membentuk holding bisnis pesantren yang dikenal dengan “Holding Ekonomi dan Bisnis Pesantren” (HEBITREN) (selanjutnya digunakan istilah “holding bisnis pesantren”).

Destry menambahkan holding bisnis pesantren merupakan gabungan unit usaha dalam bentuk koperasi dari banyak pesantren di wilayah yang berdekatan. Lebih lanjut dalam situs HEBITREN (hebitren.id), dijelaskan holding bisnis pesantren merupakan organisasi independen dan non partisan, yang dibentuk untuk mendorong akselerasi penguatan ekonomi pesantren.

Organisiasi ini di pimpin oleh seorang ketua umum di dampingi oleh lima ketua, seorang sekretaris umum beserta lima wakil sekretaris umum dan seorang bendahara umum berserta lima wakil bendahara umum.

Holding bisnis pesantren memiliki struktur pengurus wilayah di tingkat propinsi dan pengurus daerah di tingkat kabupaten/kota, di mana tentunya di awali dengan pembentukan holding bisnis pesantren di internal pesantren. Di internal pesantren, bergabung berbagai unit usaha yang dikelola pesantren tertentu seperti industri pengolahan, pertanian, konveksi, jasa, kopontren, kuliner dan minimarket.

Berbagai holding bisnis pesantren internal pesantren yang berdekatan kemudian bergabung membentuk holding bisnis pesantren daerah/kota. Selanjutnya berbagai holding bisnis pesantren daerah/kota yang berdekatan bergabung membentuk holding bisnis pesantren wilayah.

Terakhir beberapa holding bisnis pesantren wilayah bergabung membentuk holding bisnis pesantren nasional.

Pembentukan holding bisnis pesantren sebenarnya sudah masuk dan menjadi bagian dalam roadmap strategi pengembangan kemandirian pesantren yang disusun BI bersama Kementerian Agama.

Dalam roadmap tersebut tercatat tahapan pembentukan Holding Bisnis Pesantren sudah dimulai sejak 2019, yaitu dengan membentuk Forum Nasional Holding Bisnis Pesantren. Forum dibentuk pada saat acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).

Di sela-sela acara ISEF tersebut, BI bersama 110 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia mendeklarasikan pembentukan holding bisnis pesantren nasional. Berdasarkan roadmap tersebut, tahun ini dilakukan strukturisasi pesantren, yaitu memisahkan antara pengelolaan bisnis dan pendidikannya dan pembentukan holding bisnis internal pesantren.

Roadmap menargetkan pada tahun 2023 Holding Bisnis Pesantren Nasional sudah terbentuk dan menjalankan kegiatan secara efektif.

Ada banyak manfaat dan keuntungan yang bisa didapatkan dengan kehadiran holding bisnis pesantren. Keuntungan tersebut antara lain meningkatnya kualitas manajemen bisnis pesantren, khususnya manajemen rantai pasok guna mewujudkan ekosistem bisnis yang terintegrasi.

Kemudian meningkatnya good governance sesuai kultur dan budaya khas di lingkungan pesantren. Keuntungan lainnya lagi adalah meningkatnya kualitas SDM pengelola bisnis di lingkungan pesantren yang diperoleh melalui berbagai program peningkatan kapasitas seperti training, seminar, sertifikasi maupun program reverse linkage.

Pada lingkup makro keberadaan holding bisnis pesantren dapat meningkatkan kemandirian dan kualitas pendidikan pondok pesantren yang kemudian berkontribusi pada kemandirian ekonomi umat dan bangsa.

Holding bisnis pesantren juga dapat mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi di dunia pesantren. Permasalahan tersebut antara lain masih belum terintegrasinya berbagai unit bisnis pesantren dan sumber pendanaan pesantren yang masih terfokus pada santri.

Dua permasalahan tersebut muncul akibat pengelolaan pesantren yang masih terfokus pada pendidikan. Kegiatan bisnis di lingkungan pesantren hanya sekedar ada dan pelengkap saja, belum terkelola dengan baik dan belum ada pemisahaan antara pengelolaan bisnis dan pendidikan.

Keberadaan holding bisnis pesantren diharapkan dapat mengatasi kedua permasalahan tersebut. Hal ini karena pembentukan pengelolaan holding bisnis menyaratkan pemenuhan asumsi “economic entity”, yaitu holding bisnis pesantren merupakan suatu kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri terpisah dengan unit pendidikan bahkan terpisah juga dengan pemiliknya sendiri.

Dengan penerapan asumsi tersebut nantinya holding bisnis pesantren dapat dikelola secara mandiri, profesional dan berorientasi profit. Pengelolaan melalui model tersebut diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang dapat menjadi sumber pendanaan alternatif pesantren selain sumber pendanaan dari santri.

Mempertimbangkan manfaat keberadaan holding bisnis pesantren sebagaimana uraian di atas, maka sudah selayaknya masyarakat, khususnya stakeholder pesantren (santri, pengajar, pengelola, alumni, walisantri), menyambut dan mendukung kehadiran lembaga tersebut.

Dukungan dapat berbentuk kesediaan untuk terlibat secara aktif dalam pembentukan holding bisnis pesantren, baik di tingkat internal pesantren, daerah, maupun wilayah. Dukungan juga dapat berupa kegiatan melakukan sosialisasi dan literasi pentingnya holding bisnis pesantren bagi kemandirian ekonomi pesantren. (**)

*) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal

Baca Juga:

  • Wakil Gubernur Jatim Akui Berselingkuh saat Belum Kenal Arumi Bachsin.
  • Arumi Bachsin Takut Suaminya Wakil Gubernur Jatim Menikah Lagi, Emil Dardak: Punya Satu Istri Saja Sudah Repot.

Berita Terkait

Berita Terbaru