Mendapat Rundungan Terkait Jalan Rusak di Wilayah Pantura, Ganjar Minta Tim Pengawas Turun

SEMARANG - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Jateng-DIY diminta
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menurunkan tim pengawas jalan.

Ganjar mengatakan, pihaknya siap membantu tim pusat untuk menangani jalan nasional yang rusak.

Hal itu disampaikan Ganjar, usai Rakor Kebencanaan di lantai 2 Kantor Pemprov Jateng, Selasa (16/2). Dalam rapat, Ganjar menerima laporan terkait penanganan Jembatan Rembun Pekalongan-Pemalang yang ditargetkan selesai pada akhir Maret 2021.

Alih-alih menanggapi laporan perkembangan, Ganjar melemparkan pertanyaan pada perwakilan BBPJN VII Jateng DIY apakah memiliki tim khusus untuk memantau jalan. Terutama pada musim hujan seperti saat ini.

"Saya mau bertanya ini mohon maaf, Bapak punya tim yang memantau jalan nggak? Itu tiap hari atau tiga bulan sekali?" tanya Ganjar pada perwakilan BBPJN VII Jateng DIY yang mengikuti secara daring.

“Ada, Pak. Tiap hari (tim pemantau jalan), nuwun sewu Bapak memang kami kejar-kejaran kalau hujan dua hari pasti lubang bertambah. Kami sudah data lubang saat ini berapa, yang baru berapa, nanti kita komunikasikan jadi tim terus menerus bekerja, Pak,” ujar Satrio, dari BBPJN VII Jateng-DIY.

Ganjar menyatakan, pihaknya siap membantu jika pihak pusat dalam hal ini BBPJN VII Jateng DIY mengalami kendala dalam penanganan.

“Ya maksud saya begini, nggak tau nanti apakah dengan alat, sekali lagi saya akan bantu Pak untuk komunikasi dengan pusat karena ini kaitan dengan kewenangan panjenengan tapi saya tidak akan diam. Kita udah ngobrol dengan Pak Basuki, apakah faktor anggaran, apakah faktor manusia, faktor alam atau faktor cara,” ujarnya.

Apalagi, belakangan dirinya mendapat rundungan terkait jalan rusak di wilayah Pantura.

"Bully-ing yang paling banyak itu jalan di wilayah Pak Wagub, sampai dengan Jawa Timur. Itu sudah bertahun-tahun nggak beres-beres, meski saya dikabari sudah agak baik, tapi buat saya tidak ketika kemudian lubangnya masih banyak," ucap Ganjar.

Ganjar kemudian bersaran, agar paling tidak memberikan rambu-rambu pada jalan yang rusak jika memang belum bisa langsung diperbaiki.

"Kemarin banyak orang yang protes ke saya di pantura, maka saya BBPJN saya minta patroli dong, patroli kalau nggak cari alat lah, jangan kemudian kita diam saja. Kalau lah belum bisa dibangun kasih tanda, biar tidak bikin cilaka," tegas Ganjar ditemui usai rapat.

Bila tidak, lanjut Ganjar, BBPJN VII Jateng-DIY bisa mencari alat yang sifatnya digunakan untuk pemeliharaan. Dia pun mencontohkan aplikasi yang dimiliki Jateng yakni Jalan Cantik.

"Ya kalau yang di provinsi sudah ada aplikasi Jalan Cantik sebenarnya itu juga untuk kabupaten untuk pusat juga, cuman kan masyarakat belum banyak yang tahu," ujarnya.

Ganjar kemudian menceritakan penanganan jalan rusak yang terjadi di Gemolong, Sragen. Ganjar yang mendapat laporan dari masyarakat, meminta Dinas PU, Binamarga dan Cipta Karya untuk menindaklanjutinya.

"Kemarin yang banyak protes di Gemolong, Pak ini jalannya propinsi, iya karena memang baru akan kontrak di akhir Februari. tapi saya minta ditangani dulu. Lha kemarin banjir mbludak. ternyata, gorong-gorongnya itu di atasnya dibuat kios. Jadi saya minta bupati ayo dong, kita juga dibantu, maka saya minta ajak pendekatan, bongkar, kalau enggak nggak bisa, ini yang membikin masyarakat nanti protes kalau sudah banjir," jelas Ganjar.

Terlepas dari itu, Ganjar meminta pada para pemangku kepentingan tersebut untuk meningkatkan pengawasan dan patroli. Terutama, respon cepat pada laporan masyarakat.

"Maka saya minta patroli tingkatkan, pengamat jalan pengawas jalan semuanya tingkatkan, betul-betul respon cepat. Apalagi sekarang ada genangan yang seringkali tidak kelihatan yang membikin masyarakat cilaka, maka saya minta perhari ini, minggu ini pokoknya semua harus serentak, genjot semuanya, saya nggak peduli itu kabupaten propinsi atau pusat sya korrdinasikan hari ini," tandasnya. (*/ima)

---