oleh

Luhut Disuruh PBNU Tutup Mulut, Juru Bicaranya Bilang Begini

JAKARTA – Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Jodi Mahardi membalas pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Ekonomi Umarsyah.

Dalam pernyataannya, Umarsyah meminta Luhut tidak bicara banyak mengenai penanganan pandemik Covid-19.

Ia menilai, pernyataan Luhut dinilai sering bias dan malah membingungkan masyarakat.

Jodi meminta semua pihak agar berpikiran positif terhadap pemerintah dalam upaya menyelamatkan negara.

Adapun pernyataan Menko Luhut semata-mata agar masyarakat patuh terhadap aturan protokol kesehatan.

“Jangan berprasangka buruk, apalagi di bulan puasa. Konteks bicara Pak Menko menjelaskan perkembangan terakhir Indonesia, salah satunya penanganan corona. Mengimbau masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan,” ungkap Jodi dikutip dari pojoksatu, Jumat (22/5).

“Sebaiknya sampaikan hal-hal yang positif saja,” tambahnya.

Sebelumnya, Menko Luhut membantah pemerintah telah membuat bingung masyarakat dengan sejumlah kebijakan yang tumpang tindih.

Menko Luhut mengatakan, setiap kebijakan itu telah melalui kajian yang cermat dan mendalam, dengan tetap berhati-hati dan melihat perkembangan dinamika yang terjadi.

Hal itu disampaikan Luhut dalam video conference bersama sembilan rektor Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), serta Perguruan Tinggi Negeri pada Rabu, (20/5).

“Pemerintah bukannya tidak konsisten dan berubah-ubah, tetapi dinamika Covid-19 harus disesuaikan, karena kita belum ada pengalaman dan perlu kehatian-hatian dalam mengambil keputusan,” ujar Luhut.

Menyikapi hal tersebut, Ketua PBNU Bidang Ekonomi Umarsyah menganggap Menko Luhut kerap tampil mengalahkan Presiden Joko Widodo.

“Pejabat sekelas Luhut mencoba tampil terus mengalahkan presidennya. Kenyataan apa yang disampaikan bias, pernyataan ketika bicara sosialisasi kebijakan itu tidak tepat,” katanya.

Pria asal Lampung ini juga mengkritik permintaan Luhut kepada para rektor agar ikut mensosialisasikan kebijakan pemerintah.

Padahal, kata Umarsyah, para akademisi dan para rektor saat ini berada di ‘menara gading’.

“Kalau pemerintah menurunkan sosok ‘menara gading; itu aneh di masyarakat,” sambungnya.

Menurutnya, dalam penanganan Covid-19 harusnya pembagian kerja jelas.

“Siapa yang bekerja di sektor hulu, hilir dan siapa yang jadi speaker pemerintah sehingga tidak terjadi bias komunikasi,” tutupnya. (rmol/pojoksatu/ima)

Komentar

Berita Terbaru