Ngamuk-ngamuk Ditetapkan sebagai Teroris, KKB Sebut Indonesialah yang Teroris dan Mau Lapor PBB

JAKARTA - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menolak keputusan pemerintah yang menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai teroris.

TPNPB-OPM mulai melakukan ‘serangan balik’ dan sedang mengumpulkan data-data kasus ‘terorisme’ yang dilakukan Pemerintah Indonesia di Papua. Meski begitu, mereka enggan membeberkan kasus apa saja yang dikategorikan sebagai kasus terorisme oleh Pemerintah Indonesia tersebut.

Pernyataan itu diungkapkan Jurubicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom melalui keterangannya, Senin (3/5). “Kami punya ahli soal itu,” katanya singkat.

Setelah semua data terkumpul, maka kasusnya akan diajukan ke mekanisme hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terkait pelabelan teroris, Serby menyatakan, Pemerintah Indonesia telah melakukan kesalahan.

“Jangan salah menggunakan definisi,” ujarnya.

Bahkan, TPNPB-OPM meyakini semua negara akan berbeda pendapat dengan Indonesia terkait pelabelan teroris. “Kami ini organisasi perjuangan kemerdekaan. Secara hukum jalan dan perlawanan terhadap pasukan teroris dari Indonesia akan terus dilakukan,” kata dia.

Sementara itu, langkah Pemerintah Indonesia menerapkan UU Terorisme atas kebrutalan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dinilai sudah tepat. Karenanya, dunia dan masyarakat Internisional diyakini bakal memahami langkah pemerintah tersebut.

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menegaskan hal itu seperti yang dikutip dari Antara, Jumat (30/4) lalu. “Masyarakat internasional akan memahami penggunaan kekerasan oleh pemerintah bukanlah justifikasi untuk bertindak secara represif di tanah Papua,” ungkap dia.

Pendapat Hikmahanto Juwana ini didasarkan atas aksi-aksi yang selama ini dilakukan KKB di Papua. “Penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu yang melawan pemerintah yang sah di Papua telah sampai pada penggunaan kekerasan yang mengarah pada terorisme,” ulasnya.

Ia menilai, setidaknya ada tiga kategori penggunaan kekerasan di Papua. Pertama, kategori penggunaan kekerasan dalam bentuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pihak ini menggunakan kekerasan tapi tidak ada niatan dari pelaku untuk memisahkan diri dari NKRI atau mengusung ideologi separatisme. Kedua, adalah kategori penggunaan kekerasan untuk tujuan memisahkan diri dari NKRI.

Dalam Undang-Undang TNI disebutkan bahwa kelompok ini merupakan separatisme bersenjata. “Pihak-pihak yang menggunakan kekerasan dengan jelas memiliki ideologi untuk memisahkan diri,” terangnya.

Sementara penyerangan dengan menggunakan senjata, lanjut Hikmahanto, adalah instalasi militer atau pemerintahan. Terakhir, adalah penggunaan kekerasan yang bertujuan untuk menimbulkan suasana teror.

“Sama sekali bukan penduduk sipil,” tegas Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu. (pojoksatu/zul)

Baca Juga:

  • Wakil Gubernur Jatim Akui Berselingkuh saat Belum Kenal Arumi Bachsin.
  • Arumi Bachsin Takut Suaminya Wakil Gubernur Jatim Menikah Lagi, Emil Dardak: Punya Satu Istri Saja Sudah Repot.

Berita Terkait

Berita Terbaru