NU, Muhammadiyah, dan PGRI Mundur, Mas Menteri: Tak Ada Ormas yang Benar-benar Aman Meski Telah Lolos POP

JAKARTA - Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belakangan menuai polemik di masyarakat. Mundurnya tiga organisasi masyarakat (ormas) besar seperti NU, Muhammadiyah, dan PGRI justru menambah deretan masalah dalam program tersebut.

Ketiga ormas menilai, bahwa program itu penuh dengan ketidakjelasan dan kejanggalan. Mulai dari kriteria peserta dan prosedur pelaksanaan yang terkesan tidak trasnparan.

Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjanji bakal melakukan verifikasi ulang terhadap ormas yang lolos dalam POP. Evaluasi bakal mencakup seluruh aspek guna penyempurnaan program tersebut.

"Evaluasi akan berlangsung selama tiga hingga empat pekan ke depan. Kami akan recheck lagi, untuk memastikan setiap organisasi yang sudah diverifikasi, kredibel dengan integritas yang tinggi, dengan values yang baik," kata Mendikbud, Nadiem Makarim, Jumat (31/7)

Nadiem juga memastikan, bakal menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk memberi masukan, termasuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam evaluasi POP tersebut. Hal ini guna menjaga POP dapat berjalan dengan efektif meski di tengah pandemi covid-19.

"Artinya, tak ada ormas yang benar-benar aman meski telah lolos POP. Di minggu terakhir evaluasi Kemendikbud akan memberikan pengumuman kembali terkait POP," ujarnya.

Di sisi lain, Nadiem berharap kepada ormas yang sebelumnya menyatakan mundur seperti LP Ma'arif Nahdatul Ulama (NU), Majelis Dikdasmen Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk bersabar melihat hasil evaluasi ini.

"Saya berharap tiga organisasi besar itu dapat mendukung POP secara penuh dan memberikan masukan bagaimana untuk menyempurnakan program ke depan," tuturnya.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengingatkan, bahwa segala keputusan Kemendikbud terkait POP harus atas persetujuan DPR. Menurutnya, segala solusi yang ditawarkan Kemendikbud terkait POP saat ini hanya bersifat sementara dan dianggap bukan keputusan kelembagaan.

"Semuanya harus mendapatkan persetujuan dari DPR, melalui komisi X. Bila ada win win solution, saya kira ini sifatnya masih sementara di mata kami," kata Huda.

Menurut Huda, segala keputusan tentang POP penting untuk disetujui bersama, baik itu legislatif maupun eksekutif. Hal ini agar segala kebijakan program tersebut bisa diterima publik dan pemangku kepentingan di sektor pendidikan.

"Supaya kita menghilangkan kericuhan (POP) terus-menerus," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mencatat, bahwa proses verifikasi terhadap organisasi penerima bantuan POP kurang memadai, karena hanya memakan waktu 2 pekan.

"Kami mencatat sepertinya proses verifikasi terhadap organisasi penerima bantuan itu kurang begitu memadai, waktunya itu 2 pekan. Sedangkan organisasinya itu tempatnya jauh-jauh, ada yang di Ternate ada yang di Aceh," kata Alex.

KPK pun mengusulkan, agar verifikasi tersebut lebih diperdalam tidak hanya semata-mata legalitas dari organisasi yang menerima bantuan tetapi juga rekam jejak dan juga pengalamannya selama ini.

"Itu yang kami usulkan dan nanti pihak Kemendikbud akan bekerja sama dengan Deputi Pencegahan di KPK melakukan verifikasi dan juga melibatkan dinas-dinas pendidikan di daerah-daerah untuk melihat apakah organisasi-organisasi yang diusulkan mendapatkan bantuan memang kredibel mendapatkan bantuan," terangnya.

Selain itu, kata Alex, KPK juga menyoroti terkait penerima kategori dalam POP tersebut. Diketahui, terdapat tiga kategori bantuan dana dalam POP, yakni kategori "Gajah" senilai Rp20 miliar, kategori "Macan" Rp5 miliar, dan kategori "Kijang" Rp1 miliar.

"Organisasi yayasannya kecil tetapi mendapat paket Gajah, paket Gajah itu Rp20 miliar tetapi ada organisasi yang jangkauannya nasional sama dapatnya dengan organisasi yang lokal," pungkasnya.

Dapat diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan sebanyak 185 proposal dari 156 organisasi masyarakat (ormas) yang bergerak di bidang pendidikan, untuk mengikuti Program Operasi Penggerak (POP).

Adapun, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Di mana terdapat tiga kategori yang masing-masing memiliki persyaratan khusus. Ketiga kategori tersebut terbagi ke dalam kategori Gajah, Macan, dan Kijang. (der/zul/fin)

Baca Juga:

  • Bupati Pemalang Dicibir Netizen Pura-pura Positif Covid-19: Saya Biasa Dibully.
  • Penahanan Djoko Tjandra Dianggap Tidak Sah, Kejagung: Kejaksaan Hanya Menjalani Eksekusi Bukan Penahanan.

Berita Terkait

Berita Terbaru