JAKARTA - Masyarakat diminta berani untuk melaporkan jika ada keterlibatan oknum TNI dalam sengketa lahan atau kasus lainnya. Anggota militer yang terbukti melanggar dipastikan akan diproses sesuai ketentuan yang ada.
"Jika ada masyarakat yang tahu kasus melibatkan anggota TNI, misalnya dalam kasus tanah atau lainnya, mohon laporkan kepada kami. Saya pastikan akan ditindaklanjuti dan hukum ditegakkan," tegas Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kamis (9/12).
Andika menjelaskan TNI seharusnya melindungi masyarakat. Bukan malah menjadi bagian dari persoalan. "Saya janji kita akan bantu menelusuri. Kalau ditemukan ada keterlibatan oknum TNI, kita tegakkan hukum," papar mantan KSAD ini.
Dia berharap kerja sama dari masyarakat membantu melaporkan oknum TNI yang melanggar hukum atau bertindak di luar prosedur. Andika menegaskan dirinya tidak ingin ada anggota TNI yang semena-mena kepada warga.
"Jad jangan segan-segan melapor. Saya yakin, dengan cepat akan dapat diproses dan ditindak tegas. TNI adalah milik masyarakat, sudah seharusnya melindungi warga," pungkas Andika.
Komandan kodim (dandim) harus berani mengambil keputusan, utamanya yang menyangkut kepentingan rakyat. Selain itu, para Dandim juga harus bisa membawa diri dan menghindari kesan sombong di tengah masyarakat.
"Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan," tegas KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat memberikan arahan kepada para Dandim se-Indonesia di Mabes TNI AD melalui tayangan di kanal YouTube TNI AD di Jakarta, Rabu (8/12).
Menurutnya, para dandim juga dituntut menjaga hubungan baik antara personel TNI AD, kepala daerah serta pemangku kepentingan di daerahnya masing-masing. (rh/zul)
Kebohongan dalam kasus gugurnya tiga prajurit TNI di Papua di Distrik Gome, Kabupaten Puncak dibongkar Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.
Begitulah reaksi Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa saat menegur Kepala Staf Korem (Kasrem) 174/ ATW Merauke, Kolonel (Arh) Hamim Tohari.
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa belakangan ini rajin bersafari ke mana-mana. Salah satunya menemui Menkopolhukam Mahfud MD.
Aturan Panglima TNI terkait prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum dihormati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tentang prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.
Beberapa hal dibahas Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasadengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowosaat menyambangi Mabes Polri
Airlangga menuturkanpemerintah sudah mendorong Satgas Penanganan PMK untuk bekerja dengan cepat menyuntikkan vaksin dan mengatur lalu lintas ternak.
Usai heboh kabar misi perdamaian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibantah Ukraina, di media sosial beredar foto Jokowi memangku seorang wanita seksi di pantai.&
Bareskrim Polri membuka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan melakukan pengumpulan data
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengapresiasi serapan jemaah haji tahun ini. Pasalnya, jumlah jemaah yang batal berangkat hanya 0,17
Besok, Rabu (6/7), Kementerian Perdagangan siap meluncurkan produk minyak goreng kemasan sederhana ukuran satu liter seharga Rp14 ribu.Peluncuran minyak goreng
Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengakui mengambil lebih dari 12,5 persen untuk operasional lembaga dari jumlah donasi yang berhasil dikumpulkan. ACT mengklaim hanya