Pembayaran THR Harus Diawasi Ketat Pemerintah

JAKARTA - Tahun lalu, banyak pengaduan pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).Karenanya, pemerintah diminta melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memastikan pembayaran THR.

Mengutip data Posko pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 336 perusahaan diadukan oleh 453 pengaduan yang berasal dari pekerja/buruh pada 2020.

Dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut, sebanyak 146 pengaduan akibat THR belum dibayarkan, tiga pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat bayar, dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai kurang baiknya pengawasan THR tahun lalu oleh pemerintah disebabkan tidak terjadinya diseminasi data kepada masyarakat.

"Data terkait THR sangat vital. Soal ini, pemerintah harus mengumumkan laporan-laporan tersebut kepada publik dan dikawal secara bersama-sama,'' ujar Timboel, kemarin (28/3).

Selain itu, lanjut dia, data tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayarkan kewajiban THR juga sangat penting. Pemerintah harus turun langsung mencari data perusahaan-perusahaan.

“Ini yang harus dilakukan agar pemerintah mempunyai data yang lebih komprehensif,” pungkasnya. (din/zul/fin)

Baca Juga:

  • Wakil Gubernur Jatim Akui Berselingkuh saat Belum Kenal Arumi Bachsin.
  • Arumi Bachsin Takut Suaminya Wakil Gubernur Jatim Menikah Lagi, Emil Dardak: Punya Satu Istri Saja Sudah Repot.

Berita Terkait

Berita Terbaru