Pemerintah Didesak Soal Kepastian Tolak RUU HIP, PKS: Presiden Menolak Atau Masih Teka-Teki?

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah oposisi pemerintah yang ingin meneruskan aspirasi masyarakat yang unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian atas masalah tersebut.
Bukhori menyampaikannya kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 antara Pemerintah dan DPR di Gedung Parlemen Senayan, Kamis (2/7).

“Kami dari Fraksi PKS ingin mendengar penjelasan dari Pak Menteri yang mewakili Presiden. Apakah Presiden sudah membuat surpres bersifat menolak terhadap RUU HIP atau hanya sekadar menunda,” ujarnya.

Politisi PKS ini berharap pemerintah tidak hanya menunda, tetapi juga menolak dan mendrop RUU HIP dari Prolegnas.

“Sebagaimana diketahui dan dipahami terkait mekanisme dalam UU MD3 bahwa RUU ini posisinya saat ini ada di pemerintah. Karenanya kami hendak meneruskan amanat dari masyarakat luas,” jelasnya.

Anak buah Sohibul Iman ini menjelaskan, penolakan ini tak hanya datang dari ormas Islam, tetapi juga dari kalangan Polri, TNI dan seterusnya.

“Maka kami ingin mendengar dari pemerintah melalui Pak Menteri apakah Presiden berkenan untuk menolak atau ini masih menjadi teka-teki,” tegasnya.(muf/pojoksatu/ima)

---