JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah oposisi pemerintah yang ingin meneruskan aspirasi masyarakat yang unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian atas masalah tersebut.
Bukhori menyampaikannya kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 antara Pemerintah dan DPR di Gedung Parlemen Senayan, Kamis (2/7).
“Kami dari Fraksi PKS ingin mendengar penjelasan dari Pak Menteri yang mewakili Presiden. Apakah Presiden sudah membuat surpres bersifat menolak terhadap RUU HIP atau hanya sekadar menunda,” ujarnya.
Politisi PKS ini berharap pemerintah tidak hanya menunda, tetapi juga menolak dan mendrop RUU HIP dari Prolegnas.
“Sebagaimana diketahui dan dipahami terkait mekanisme dalam UU MD3 bahwa RUU ini posisinya saat ini ada di pemerintah. Karenanya kami hendak meneruskan amanat dari masyarakat luas,” jelasnya.
Anak buah Sohibul Iman ini menjelaskan, penolakan ini tak hanya datang dari ormas Islam, tetapi juga dari kalangan Polri, TNI dan seterusnya.
“Maka kami ingin mendengar dari pemerintah melalui Pak Menteri apakah Presiden berkenan untuk menolak atau ini masih menjadi teka-teki,” tegasnya.(muf/pojoksatu/ima)
DPR harus mempertimbangkan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, agar tidak menimbulkan kegaduhan baru.
RUU HIP yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat dikupas tuntas oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal (FH UPS).
Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) resmi diajukan pemerintah untuk menggantikan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi
Setelah diusulkan, Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dipastikan akan melenggang ke pembahasan.Ketua DPRD RI Puan Maharani
Ribuan massa yang tergabung dalam sejumlah kelompok menggeruduk Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Tujuan mereka, meminta baik DPR maupun MPR dan
Dinilai rapuh dan bertentangan dengan moralitas konstitusi nilai Pancasila yang termaktub di dalam UUD 1945, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah kembali
Kondisi santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Shiddiqiyyah Ploso, Jombang yang diduga mendapat pencabulan tidak luput dari perhatian eks politikus Partai
Pola kerja media yang kemudian berdampak pada opini liar dan penghakiman masyarakat pada Aksi Cepat Tanggap (ACT) disebut mengerikan.Seorang konten kreator, Aab
Video parodi pidato Anies Baswedan soal ACT yang diunggah pegiat media sosial Abu Janda mendapat respon dari Anggota TGUPP Tatak Ujiyati.“Makin ke mari
PemkabMagelang melalui Pengadilan Negeri (PN) Mungkid digugat pedagang bakso, Arif Budi Sulistiyono, Rp5 miliar.
Pemerintah sudah menyerahkannaskah final RUU KUHPkepada DPR RI untuk dibahas lebih lanjut, Rabu (6/7) kemarin.
Yenny Wahid meminta padaMuhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk menanggalkan figur Gus Dur sebagai founding fathersPartai Kebangkitan Bangsa (PKB).