Pemerintah Hanya Akan Sediakan Vaksin yang Terbukti Lolos Uji Klinis

SLAWI - Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan vaksin merah putih guna menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Selain itu, pemerintah juga memastikan hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai dengan rekomendasi WHO.

Terkait hal itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Edi Budiyanto, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Hendadi Setiadji dan Kepala Dinas Kominfo Dessy Arifianto mengikuti rapat koordinasi penyaluran vaksin Covid-19 bersama menteri kesehatan, menteri BUMN, menteri kominfo dan menteri dalam negeri yang berlangsung secara daring.

Menteri Kominfo Johny G. Plate menyampaikan, pemda diharapkan untuk ikut mensosialisasikan vaksin ini kepada masyarakat. Poin dukungan pemerintah daerah lainnya dalam penyaluran vaksin tersebut adalah menunjuk satu penanggungjawab komunikasi publik tingkat daerah agar dapat berkoordinasi dengan tim komunikasi publik KPCPEN, mengkondisikan ekosistem komunikasi publik yang mendukung peran juru bicara tingkat daerah, mempelajari dokumen strategi komunikasi publik dan materi lainnya. Serta, melakukan koordinasi kegiatan komunikasi publik secara mandiri di daerah masing-masing.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan peran penting kepala daerah dalam menyukseskan pelaksanaan vaksin Covid-19 adalah menyediakan pendanaan melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan vaksin di daerah masing-masing. Sedangkan dalam pelaksanaan vaksinasi, peran pemda yaitu penyediaan tenaga medis, tempat vaksinasi, logistik, gudang, serta alat penyediaan vaksin, keamanan dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Jangan lupa, pemda juga harus melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian pascavaksinasi,” katanya.

Rencana distribusi vaksin Covid-19, kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, melalui Kementerian Kesehatan, vaksin akan disalurkan ke provinsi dan kabupaten/kota setelah itu berlanjut ke rumah sakit, klinik atau pos layanan lainnya dan puskesmas, terakhir diberikan kepada kelompok sasaran.

"Pengadaan vaksin Covid-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa dan pengaturan khusus, di antaranya kriteria dan prioritas penerima vaksin wilayah, jadwal serta standar pelayanan vaksin,” ucapnya.

Adapun Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa vaksin akan diprioritaskan bagi tiga kelompok masyarakat, yakni tenaga kesehatan, pelayanan publik dan peserta JKN-KIS yang dibiayai oleh pemerintah.

Untuk vaksin mandiri difokuskan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya dengan jumlah sasaran sebanyak 75.048.268 orang.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Tegal Hendadi Setiadji mengatakan, sasaran untuk vaksinasi ini memang diutamakan untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Mengingat mereka yang akan selalu berhadapan langsung dengan pasien terkonfirmasi Covid-19. Vaksin nantinya akan diberikan dua kali selama 14 hari.

"Vaksin ini akan diberikan kepada orang dengan kondisi sehat, untuk itu sebelumnya akan dilakukan proses screening terlebih dahulu. Memang masih perlu waktu untuk menyiapkan semuanya. Jangan khawatir, vaksin ini tentu dibuat melalui penelitian dan uji klinis," ujarnya.

Terkait hal itu, jika seseorang telah divaksin, maka risiko tertular Covid-19 akan lebih kecil, mengingat dalam tubuhnya sudah terbentuk antibodi. Kalaupun tertular, gejala yang muncul akan ringan dan sembuhnya relatif cepat.

"Efektivitasnya bisa mencapai 90 persen, mudah-mudahan melalui uji klinis bisa ditingkatkan lagi menjadi 95 persen. Meskipun demikian, masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan 3M, karena hal itu merupakan upaya yang harus tetap dijalankan," pungkasnya. (guh/ima)

Baca Juga:

  • Kasus Positif Covid-19 Sudah Tembus 1 Juta Lebih, Pemerintah Siapkan Lockdown Terbatas.
  • Pandemi Belum Berkurang, Muncul Serangan Virus Baru Nipah yang Lebih Ganas dari Covid-19.

Berita Terkait

Berita Terbaru