Wacana penundaan Pemilu 2024 hingga memperpanjang masa jabatan presiden jadi bahasan Musyawarah Majelis Syura (MMS) PKS.
Dalam konferensi pers, Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri menyampaikan tiga poin hasil sidang MMS ke VI. Di antaranya penolakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden.
“PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024, serta menolak berbagai ide apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden yang tidak sesuai UUD 1945,” tutur Salim, Kamis (13/1).
PKS juga menyerukan, para elit politik untuk tunduk kepada konstitusi UUD 1945 dan bersama-sama menjaga semangat reformasi.
Selain menolak penundaan Pemilu 2024, hasil Musyawarah juga mendukung upaya Judicial Review ke MK terkait Presidensial Treshold 20 persen, serta membuka diri dalam Koalisi Pemilu 2024.
“PKS mendukung Judicial Review Presidential Threshold di MK, karena memandang syarat Presidential Threshold 20 persen terlalu tinggi, sehingga menghambat calon alternatif kepemimpinan nasional,” terangnya.
Selanjutnya, PKS akan membuka diri dan membangun komunikasi dengan seluruh partai politik membangun titik temu dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.
Yakni pemimpin yang memiliki karakter nasionalis, religius, berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan wilayah dan demokrasi, sumber daya alam, pangan, energi dan ekonomi.
"Serta tidak tunduk terhadap kepentingan pihak asing, mendukung agenda pemberantasan korupsi, serta sosok negarawan yang mempersatukan seluruh elemen bangsa dan tidak memecah belah bangsa,” pungkasnya. (khf/zul)
Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Brebes melakukan koordinasi dengan jajaran Polres Brebes dan Kodim 0713 Brebes.&
Pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan mulai dibuka pada awal Agustus mendatang. Berbeda dengan pemilu sebelumnya,
Alokasi kursi di DPRD Kota Tegal yang akan diperebutkan dalam Pemilu 2024 batal bertambah dari yang saat ini. Pasalnya, jumlah penduduk di Kota Bahari saat ini
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang rawan terhadap sejumlah pelanggaran sejak awal hingga akhir tahapan. Karenanya, organisasi kemasyarakatan
PDI Perjuangan menyoroti kinerja sejumlah menteri Presiden Jokowi. Bukannya bekerja sesuai tugasnya, tetapi malah sibuk mewacanakan penundaan Pemilu 2024.
Menko Marves, Luhut Panjaitan dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia diminta berhenti mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.
Selesai pertemuan, kedua staf LPSK tersebut disodori oleh seseorang dua amplop berwarna cokelat dan di dalamnya terdapat uang yang kira-kira setebal 1 cm.
Hingga Senin, 15 Agustus 2022, tercatat sudah ada 35 polisi yang diduga tidak profesional saat menangani pengusutan kasus kematian Brigadir J.
Deolipa menggugat tiga pihak tergugat, yakni Bharada E, Ronny Talapessy selaku kuasa hukum saat ini, dan Kabareskrim Polri.
Penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo dicurigai tidak hanya dilakukan Bharada E. Komnas HAM pun tengah mendalami apakah ada pelaku lainnya.
Meski susah saat dimintai keterangan, istri Ferdy Sambo atau Putri Candrawathi disebut pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau
Gempa bermagnitudo (M) 5,2 yang mengguncang Laut Jawa, Jawa Tengah, dirasakan di wilayah Karimun Jawa hingga Jepara, pada Senin, 15 Agustus 2022 malam.Hal ini