JAKARTA - Usai ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menyatakan mundur dari jabatannya di Partai Gerindra. Sebelumnya Edhy Prabowo yang merupakan orang dekat Prabowo Subianto itu menjabat sebagai wakil ketua umum
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai sosok pengganti Edhy Prabowo tergantung kesepakatan awal antara Jokowi dan Prabowo saat awal rekonsiliasi. Jika penggantinya tidak dari Gerindra, diprediksi akan ada ‘perang dingin’ antara PDI Perjuangan dengan Gerindra.
Ujang meyakini Prabowo tidak akan sukarela menerima kekosongan di KKP diisi oleh menteri dari partai lain. Akademisi Universitas Islam Indonesia ini melanjutkan jika penggantinya tetap dari Gerindra, harus berdasarkan keputusan Prabowo.
Ada sejumlah nama yang kuat untuk pengganti Edhy jika tetap mengambil dari Gerindra. Sebut saja Fadli Zon, Ketua Harian DPP, Sufmi Dasco, hingga Sandiaga Uno yang pernah mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden.
“Bisa saja dari kader Gerindra lagi. Atau, jika tidak dari Gerindra, Prabowo tidak akan legawa gitu. Karena kursi yang semula milik Gerindra kemudian diberikan ke partai lain. Saya yakin ini akan jadi perang dingin kalua memang seperti itu,” tandasnya. (khf/zul/fin)
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengklaim ekspor benih bening lobster (BBL)dapat menciptakan ekonomi negara menjadi bangkit.
Wakil Ketua Dewan Pembina PartaiGerindra, Hashim Djojohadikusumo angkat bicara soal tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Pada penggeladahan di rumah dinas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditemukan uang Rp4 miliar.
Meski mengaku membeli sepeda di Amerika Serikat, Edhy Prabowo selaku menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif membantah keterkaitan barang tersebut dengan kasus
Edhy Prabowo diperiksa bersama dengan pihak swasta Amiril Mukminin (AM) yang juga sudah jadi tersangka.Namun, pemeriksaan menteri Kelautan dan Perikanan
Kasus perizinan ekspor benih lobster yang membelit Edhy Prabowo (EP) dan kawan-kawan akan dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aparat diminta bisa bersikap adil menyikapi kasus kerumunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Habib Rizieq Shihab (HRS).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Habib Rizieq Shihab (HRS) dinilai sama-sama melanggar protokol kesehatan (prokes).
Presiden Jokowi, sedianya dilaporkan atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat melakukan kunjungan kerja di Maumere pada Selasa (22/2) kemarin.Namun,
Kerumunan yang terjadi saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kerumunan yang terjadi saat masyarakat menjemput
Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf mendesak Kapolri untuk membenahi anggotanya yang doyan bergaya koboi jalanan. Hal ini
Dalam unggahan akun instagramnya, relawan Covid-19 dokter Tirta Mandira Hudhi memberi pembelaan kepada Presiden Joko Widodo terkait kerumunan itu.Dokter Tirta