Prof IDI Usul Lockdown Lagi, Netizen: Tak Akan Terjadi, karena Presiden Jokowi Alergi Istilah Itu

JAKARTA - Lockdown sebagai solusi atas melonjakkanya kasus Covid-19 kembali diusulkan Kepala Satuan Tugas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (Kasatgas IDI), Prof. Zubairi Djoerban.

"Saya kembali ulangi saran saya: lockdown," kata dokter spesialis penyakit dalam itu lewat akun Twitter miliknya @ProfesorZubairi, Jumat (18/6).

Zubairi menanggapi pemberitaan soal Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang bicara soal kemungkinan lockdown. Menurutnya, Djoerban, semua liburan dan perjalanan tidak penting harus dihentikan sejenak.

Apalagi mempertimbangkan sekolah tatap muka dibuka kembali, saran dia jangan dulu. "Lakukan lockdown sebelum telat. Situasi bisa berubah jadi mengerikan," ucapnya.

Jumat kemarin, angka kasus corona bertambah 12.990 kasus, sehingga total yang sudah terkonfirmasi sebanyak 1.963.266. Dari angka itu, sebanyak 1.779.127 dinyatakan sembuh, dan 54.043 meninggal dunia.

Warganet atau netizen ramai menanggapi usulan Kasatgas IDI, Prof. Zubairi Djoerban terakit lockdown. Ada di antara mereka yang tidak yakin pemerintah berani mengambil kebijakan lockdown.

"Prof, 'lockdown' tidak akan terjadi, karena Presiden Jokowi alergi istilah itu. Yogya lockdown? Lihat saja nanti resminya apa, pasti bukan 'lockdown', tapi PPKM atau PSBB ketat atau lainnya," kata pemilik akun @ferdymad1.

"Sudah setahun lalu istilah 'lockdown' ini menjadi wacana. Lebih baik fokus pengetatan pergerakan orang!" sambung dia.

Ada juga netizen yang kembali membahas masalah klasik jika lockdown dilakukan. Yaitu, siapa yang menanggung biaya hidup masyarakat.

"Lockdown. Pemerintah tanggung biaya hidup. Di Eropa bisa turun karena pemerintahnya turun tangan juga buat ekonominya. You win some you lose some. Mau corona beres, pemerintah yang harus turun tangan. Tegaskan semua peraturan. Jangan kasih kendor," ujar pemilik akun @adedelinaputri.

Afida pemilik akun @sbfdaa mendukung usulan Prof. Zubairi Djoerban agar pemerintah mengambil kebijakan lockdown.

"Mengingat suara yang paling nyaring kita dengar adalah 'protokol kesehatan' alih-alih 'pembatasan kegiatan', lockdown adalah pilihan yang harus dipilih," ucapnya. (rmol/zul)

Baca Juga:

  • Mahfud Sebut Negara Enggan Minta Bantuan Asing, Luhut: Pemerintah Telah Meminta Bantuan Negara Sahabat.
  • Politisi PDI Perjuangan Kritik Keras soal PPKM, Effendi Simbolon: Presiden Tidak Patuh Konstitusi.

Berita Terkait

Berita Terbaru