Proyek Dikbud Kabupaten Tegal Dikonsolidasi, Pemborong Lokal Mengeluh: Jangan Egois!

SLAWI - Puluhan pemborong lokal di Kabupaten Tegal mulai mengeluh dengan dikonsolidasinya proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebanyak 57 paket pekerjaan di kantor tersebut, dikonsolidasi menjadi 20 paket hingga merugikan pemborong lokal.

Sekretaris Gapeksindo Kabupaten Tegal KRT Rosa Mulya Aji, Sabtu (19/6) mengatakan, langkah konsolidasi paket ini tidak tepat dan kurang memihak pada pemborong kecil. Pemborong lokal di Kabupaten Tegal jumlahnya sangat banyak.

Di masa pandemi ini, mereka cenderung tidak mendapatkan proyek pekerjaan imbas dari APBD II yang direfokusing. Kondisi itu diperparah dengan adanya paket yang dikonsolidasi.

"Saya mohon, di masa pandemi ini semua harus bijak, jangan egois," katanya.

Sebaiknya para pimpinan di Pemkab Tegal, tambah KRT Rosa Mulya Aji, memikirkan kondisi tersebut. Dengan adanya proyek yang dikonsolidasi, maka dapat mengurangi pendapatan pemborong kecil.

"Sarannya, paket pekerjaan jangan digabung atau konsolidasi. Kasihan para pemborong kecil. Hampir mayoritas pemborong mulai mengeluh dengan kebijakan tersebut. Sepertinya Pemkab Tegal tidak peduli dengan pemborong kecil," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, sedikitnya 57 paket pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tegal dikonsolidasi atau digabung menjadi 20 paket.

Saat ini, paket itu sedang dilelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Setda Kabupaten Tegal. Proyek itu merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Totalnya sebanyak 67 paket pekerjaan.

Rinciannya, untuk pembangunan fisik di SMP 29 paket, SD 32 paket dan PAUD Pendidikan Masyarakat (Dikmas) 6 paket. Khusus pekerjaan di SD dan SMP, sebanyak 4 paket tidak dikonsolidasi.

Termasuk di PAUD Dikmas juga tidak dikonsolidasi. Sehingga total yang dikonsolidasi 57 paket menjadi 20 paket. (guh/ima)

Baca Juga:

  • Mahfud Sebut Negara Enggan Minta Bantuan Asing, Luhut: Pemerintah Telah Meminta Bantuan Negara Sahabat.
  • Politisi PDI Perjuangan Kritik Keras soal PPKM, Effendi Simbolon: Presiden Tidak Patuh Konstitusi.

Berita Terkait

Berita Terbaru