Pulau Jawa dan Bali Akan Di-PSBB Mulai 11 sampai 25 Januari

JAKARTA - Seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali akan diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah mulai 11-25 Januari mendatang. Alasannya, di sejumlah daerah itu telah memenuhi parameter penanganan pandemi Covid-19 dengan pemberlakuan PSBB.

Nantinya, Pemerintah akan membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk aturan yang diterapkan dalam PSBB. Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

"Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan provinsi di Jawa dan Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, Rabu (6/1), seperti yang dikutip dari cnnindonesia.

"Karenanya pemerintah membuat kriteria terkait pembatasan kegiatan masyarakat dan ini sesuai dengan UU yang dilengkapi PP 21 Tahun 2020, di mana mekanisme pembatasan tersebut. Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi pembatasan," ujar Airlangga.

Dalam mengambil kebijakan ini, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah melihat data perkembangan penanganan Covid-19, seperti zona risiko penularan virus corona, rasio keterisian tempat tidur isolasi dan ICU. Selain itu, pemerintah juga melihat kasus aktif Covid-19 yang saat ini telah mencapai 14,2 persen.

Menurut Airlangga, pembatasan sosial di provinsi, kabupaten, atau kota harus memenuhi parameter terkait penanganan Covid-19.

Parameter tersebut antara lain, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen.

Selanjutnya, kasus aktif di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen. Pembatasan kegiatan masyarakat ini antara lain membatasi tempat kerja dengan WFH 75 persen, belajar dilakukan secara daring, jam operasional pusat perbelanjaan, hingga jam operasi moda transportasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berbicara soal antisipasi karantina wilayah atau lockdown usai Indonesia memiliki kasus aktif virus corona (Covid-19) lebih dari 110 ribu.

Jokowi mengatakan sejumlah negara telah menempuh kebijakan tersebut. Ia meminta para menteri untuk bekerja keras menangani pandemi agar Indonesia tak memilih jalan yang sama. (cnn/zul)

Baca Juga:

  • Wakil Ketua MUI Sebut Jika Presiden Jokowi Ditahan Negara Berantakan, Habib Rizieq Ditahan Umat Berantakan.
  • Kota Tegal Semakin Panas, Wali Kota Laporkan Wakil Wali Kota ke Polisi atas Dugaan Rekayasa Kasus.

Berita Terkait

Berita Terbaru