Rencana Kenaikan Tarif KRL Banyak Ditolak, DPR: Saatnya Tidak Tepat, Ekonomi Masih Sulit

JAKARTA - Rencana kenaikan tarif KRL Commuter Line April mendatang ditanggapi berbagai pihak. Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat misalnya, dia menilai, saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menaikkan tarif dasar KRL Commuter Line.

Diketahui, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan kenaikan tarif dasar KRL Commuter Line. Pasalnya, menurut Toriq, banyak masyarakat mengeluh dengan besarnya beban pengeluaran yang harus ditanggung apalagi ditambah naiknya tarif dasar KRL.

Harga kebutuhan pokok naik, minyak misalnya, daya beli masyarakat masih rendah akibat dampak pandemi Covid-19. Pandemi belumlah usai, bahkan ada potensi varian baru Covid-19, yang hadirkan ancaman gelombang ketiga.

"Seharusnya, pemerintah menambah subsidi atas moda transportasi umum ini, daripada berwacana untuk menaikan tarif,” kata Toriq, Jumat (14/1).

Ia menyebutkan, sepanjang 2021 terjadi penurunan pengguna KAI Commuter line. Untuk wilayah operasi jabodetabek turun sebanyak 19,6 persen dibanding jumlah pengguna KRL Jabodetabek sepanjang 2020.

Akibat kebijakan PPKM dan melemahnya daya beli masyarakat. “Akibat pandemi, hampir 20 persen jumlah pengguna KAI Commuter line Jabodetabek turun, tapi potensi kenaikan ke depan cukup besar," kata Toriq

Alasannya, sebagian masyarakat mengaku tidak punya pilihan lain sebagai transportasi dengan akses cepat dan lebih nyaman. Selain itu, usulan kenaikan tarif KRL Commuter Line bertolak belakang dengan semangat pemerintah.

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum massal perkotaan. Mengurangi emisi gas, sehingga lingkungan menjadi lebih sehat.

“Kenaikan tarif (KRL Commuter Line) berpotensi melemahkan semangat masyarakat menggunakan moda transportasi umum masal," tutur Toriq.

Ia menambahkan, masyarakat sangat mengapresiasi KAI dengan berbagai pencapaian kinerja dan upaya inovasi serta modernisasi layanan KRL Commuter Line di masa pandemi.

“Jadi, Jangan sampai gegara usulan kenaikan tarif, kemudian merubah cara pandang masyarakat,” tutup Toriq. (khf/zul)

Baca Juga:

  • UUD 1945 Bukan Diamandemen, Profesor UGM: Sistem Hukum Indonesia Sudah Murtad dari Pancasila.
  • Tagar #TangkapEdyMulyadi Viral, Jubir PKS: Pernyataannya Tak Ada Sangkut Pautnya dengan PKS.

Berita Terkait

Berita Terbaru