JAKARTA - Ribuan massa yang tergabung dalam sejumlah kelompok menggeruduk Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Tujuan mereka, meminta baik DPR maupun MPR dan Presiden untuk mencabut RUU Omnibuslaw, Cipta Kerja dan HIP.
Massa aksi yang tergabung dari berbagai gerakan, mulai merapat ke depan Komplek Parlemen, Senayan, DPR RI. Salah satunya, Forum Pembela Islam (FPI).
Para polisi pun mengimbau kepada para peserta aksi untuk membuka aksen jalan agar lalu lintas tidak macet.
“Tolong kepada anak-anak yang tidak pakai baju FPI, dan tidak berkepentingan jangan halangin jalan, supaya nggak macet,” Imbau salah satu polisi yang berada di atas mobil komando.
Mendengar imbauan tersebut, para peserta aksi tampak geram. Menurutnya, para aparatur negara yang bertugas mengamankan aksi untuk tidak menghalang-halangi rakyat.
“Jangan dihalangkan para aksi untuk masuk ke Gedung DPR ini rumah rakyat, jangan tunduk kepada para cukong-cukong, Pak Polisi,” teriak Orator FPI dikutip dari Pojoksatu.
“Pak polisi ini mau jadi cukong komunis apa mau jadi Pancasila? saya tanya masih adakah kecintaan kesatuan negara republik Indonesia, kenapa dihalangi?,” tanyanya sambil teriak.
“Ini negara Pancasilais, jangan jadikan Ekasila atau Trisila, kalian semuanya digaji pakai uang rakyat,” tandasnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, para buruh berkumpul di beberapa titik, di antaranya belakang Gedung DPR, di samping sebelah kanan dan di samping jembatan fly over Slipi.
Diketahui, para peserta aksi di depan DPR RI merupakan gabungan berbagai organisasi buruh, petani, perempuan, dan organisasi masyarakat sipil.
Di antaranya adalah Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN).
Kemudian, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Pergerakan Pelaut Indonesia, Jarkom Serikat Pekerja Perbankan, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi).
Selain itu, Solidaritas Pekerja Viva (SPV), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), dan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia. Selain itu, organisasi yang tergabung dalam gebrak adalah LBH Jakarta, AEER, KPA, GMNI UKI, Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Federasi Pelajar Indonesia (Fijar), LMND DN, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jentera.
(muf/pojoksatu/ima)
DPR harus mempertimbangkan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, agar tidak menimbulkan kegaduhan baru.
RUU HIP yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat dikupas tuntas oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal (FH UPS).
Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) resmi diajukan pemerintah untuk menggantikan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi
Setelah diusulkan, Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dipastikan akan melenggang ke pembahasan.Ketua DPRD RI Puan Maharani
Dinilai rapuh dan bertentangan dengan moralitas konstitusi nilai Pancasila yang termaktub di dalam UUD 1945, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah kembali
DPP Partai Demokrat bersama Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) ternyata membahas sejumlah persoalan dinamika kebangsaan, Selasa (14/7).Setelah hampir kurang
Pemerintah merencanakan RAPBN 2023 Rp3.041,7 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun, serta transfer ke daerah Rp811,7 triliun.
Meski tak diketahui persis identitasnya, tapi puluhan orang tersebut diduga anggota polisi. Karena tak ingin ada bentrok, Brimob pun memilih mundur.
Tiga hari setelah Brigadir J tewas, tepatnya pada Senin, 11 Juli 2022, rekening atas nama Brigadir J diketahui melakukan transaksi transfer uang Rp200 juta.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menegaskan,KIB lebih mengedepankan narasi dan gagasan besar untuk Indonesia.
Kasus pembunuhan Brigadir J terus bergulir. Terbaru, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi diduga
Secara khusus, Airlangga Hartarto mengakui, peran media menjadi sangat penting untuk mewujudkan optimisme kestabilan sosial di masyarakat.