Ribuan Nakes Honorer Meminta Diangkat P3K, Ini Respon Komisi IV

BREBES - Tuntutan para tenaga kesehatan (nakes) honorer di Kabupaten Brebes, untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di tahun 2022, mendapat respon positif dari Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes.

Bahkan, Komisi IV DPRD Brebes bakal memperjuangkan tuntutan mereka. Disebutkan, nakes honorer yang telah mengabdi di atas 3 tahun bisa diprioritaskan menjadi P3K.

"Dalam audiensi tadi mereka menuntut untuk dapat diangkat menjadi P3K. Dan kita akan memperjuangkan itu. Bulan depan, kita agendakan audiensi lanjutan bersama Sekda Brebes," ujar Ketua Komisi IV DPRD Brebes Tri Murdiningsih, usai menemui para nakes honorer yang beraudiensi, Selasa (17/5).

Dijelaskannya, jika melihat auran yang ada, nakes honorer yang telah mengabdi di atas tiga tahun hingga 10 tahun, perlu diprioritaskan untuk diakomodir menjadi P3K.

Namun, pihaknya perlu melakukan pembahasan lebih lanjut, terkait kebutuhan real nakes di Brebes.

Di sisi lain, data jumlah nakes honorer yang dimiliki dinas kesehatan dengan Forum Nakes Honorer Brebes masih ada perbedaan.

"Hal ini yang perlu diperhatikan, sehingga datanya tepat. Termasuk, menghitung kebutuhan nakes, dan kebutuhan pembiayaan gajinya," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, ke depan melalui pertemuan atau audiensi lanjutan dapat diperoleh solusi terbaik bagi nakes.

"Harapannya, ke depan ada solusi terbaik untuk mereka," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung Forum Tenaga Kesehatan Honorer (FTKH) Kabupaten Brebes mendatangi DPRD setempat, Selasa (17/5).

Kedatangan mereka mewakili 1.785 nakes honorer yang ada di Brebes yang menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di tahun 2022.

Rombongan FTKH tiba di Gedung DPRD Brebes sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Brebes Tri Murdiningsih untuk mengikuti audiensi.

Ketua FTKH Kabupaten Brebes Bambang Kuntoro mengatakan, hingga saat ini ada sebanyak 1.785 nakes di Brebes yang masih berstatus honorer.

Mereka mengabdi di 38 puskesmas yang ada di Brebes dan dua rumah sakit milik pemerintah daerah. Bahkan, mereka ada yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun, tetapi belum ada kejelasan nasibnya.

"Kedatangan kami utnuk memperjuangkan nasib nakes honorer agar bisa diangkat menjadi P3K di tahun ini. Kami minta seluruh nakes honorer ini bisa diakomodir menjadi P3K," ungkapnya.

Dijelaskannya, kedatangan mereka untuk meminta kejelasan agar bisa diangkat P3K. Pasalnya, tenaga honorer di bidang lain, seperti honorer tenaga pendidik bisa terakomodir seluruhnya menjadi P3K. Karena itu, pihaknya menuntut keadilan bagi nakes honorer tersebut.

"Kalau honorer di bidang lain diakomodir, kenapa nakes honorer belum. Padahal aturan dari pusat sudah jelas untuk tenaga honorer diakomodir ke P3K," ungkapnya.

Dari hasil audiensi tadi, lanjut dia, tuntutannya direspon positif oleh Komisi IV DPRD dan Dinas Kesehatan. Bahkan, Komisi IV berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut, termasuk dengan menggelar audiensi lanjutan yang akan dihadiri sekretaris daerah (sekda) minggu depan.

"Intinya, baik DPRD maupun dinas kesehatan merespon baik, dan akan menindaklanjuti tuntutan ini. Kalau tidak terpenuhi, jelas kami sangat kecewa," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Inneke Tri Sulistiowati mengatakan, tuntutan para nakes honorer itu menyusul isu di tahun 2023 mendatang sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Sehingga mereka meminta untuk diakomodir menjadi P3K.

"Semua aspirasi dari nakes honorer telah diterima, dan akan dibahas bersama. Hal itu terkait perhitungan kebutuhan nakes, karena harus dihitung secara cermat," terangnya.

"Sesuai data base kita, jumlah nakes honorer di Brebes yang sudah terlapor ke Kementerian Kesehatan sebanyak 1.598 orang. Data ini yang mungkin akan menjadi acuan pusat dalam kebijakan afirmasi P3K," lanjutnya.

Ditambahkannya, dirinya berharap semua nakes honorer tersebut bisa terakomodir masuk ke P3K. Tetapi juga dirasakan tidak mungkin jika seluruh pembiayaan gajinya dikembalikan ke daerah. Sebab, akan sangat membebani APBD.

"Terkait ini, perlu adanya kebijakan pemerintah daerah," pungkasnya.(ded/ima)

Baca Juga:

  • Dilengserkan dari Presiden ACT, Ahyudin Diduga Dirikan Lembaga Donasi Baru GMC.
  • Jadi Polemik, Ustaz Ahong Bilang ACT Sudah Lama Terindikasi Danai Aksi Terorisme di Suriah.

Berita Terkait

Berita Terbaru