JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul langsung merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut banjir surut dalam enam jam. Respons itu diungkapkan politikus yang kerap dipanggil si Poltak itu melalui kritikan yang tajam.
Menurutnya, pernyataan Anies itu tidak usah dipercaya karena semua yang diucapkan tidak lebih dari sekedar omong kosong.
“Karena dia hanya omdo (omong doang). Kan apa yang dia prediksi semua tidak benar. Dia bilang enam jam surut, nyatanya beberapa titik itu satu hari,” ujarnya kepada JPNN.com, Senin (22/2).
Politisi PDIP ini menyebut, semestinya Anies malu menyampaikan pernyataan seperti itu. Apalagi di tengah warga Jakarta yang tengah menyelamatkan diri dan mengamankan harta bendanya dari terjangan banjir.
“Dia enggak malu ngomong begitu? Apalagi enam jam (banjir surut),” kritiknya. “Aspal saja satu jam rusak. Jalan itu sekarang bolong-bolong sekarang,” sambungnya.
Karena itu, mantan politisi Partai Demokrat ini menyarankan Anies dengan bebesar hati mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Jadi, sudahlah. Anies enggak usah lagi ngomong demikian. Kalau saya, lebih baik dia (kibarkan) bendera putih. Dia mundur dengan gentleman sebagai gubernur DKI. Dia sudah tidak mampu,” tutur Ruhut.
Menurutnya, ada sejumlah alasan yang mendasari Luhut menyebut Anies pantas mundur. Itu bisa dilihat dari apa yang dilakukan Anies selama ini.
Salah satu contohnya adalah pengecatan marka jalan. Karena tidak paham, maka dicat warna-warni.
Tapi setelah diingatkan, warna cat marka jalan itu dikembalikan ke warna aslinya, hitam-putih. “Cuma hitungan hari dia ganti lagi hitam-putih. Artinya apa, dia enggak tahu apa yang dia kerjakan,” ungkapnya.
“Dia hanya tahu menghabiskan anggaran, tetapi memasukkan anggaran dia tidak tahu untuk APBD,” sambung Ruhut.
Ruhut lantas membandingkan kepemimpinan Anies dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Joko Widodo (Jokowi). “Jadi sangat bertolak belakang dengan Ahok, antara langit dan bumi. Begitu juga dengan Pak Jokowi,” ujarnya.
“Mereka bisa memasukkan dana. Contohnya jalan layang Semanggi, itu bukan dari APBD, coba kalau yang namanya Anies, semua anggaran pakai uang rakyat,” tandasnya. (jpnn/zul)
Pembubaran relawan FPI ketika membantu korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur diklarifikasi Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan.
Menurut Ustaz Tengku Zulkarnain hanya Gubernur DKI Anies Baswedansaja yang dicaci maki, kalau ada banjir.
Sejumlah titik di Jakarta, Senin (8/2) hari ini, terendam banjir, setelah hujan deras mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak, Minggu (7/2) malam, hingga Senin.
Pemerintah segera membuka pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2021. Sebanyak 1,3 juta formasi disiapkan.
Pembukaan izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil yang dikeluarkan Presiden Jokowi ditolak publik.
Perpres 10/2021 tentang Investasi Miras yang berlaku untuk daerah tertentu mulai dari Papua, NTT, dan Bali, ternyata ditolak Pemprov Papua.
Ditandatanganinya Perpres No.10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah-olah mengingkari janji.
Massifnya penolakan kebijakan izin investasi minuman beralkohol (minol) harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Pemerintah dimintaPimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bijaksana terkait ditekennya Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.