Soal Usulan Pemasangan Pengacak Sinyal, Jangan Sampai Rugikan Masyarakat Sekitar Lapas

JAKARTA - Penggunaan pengacak sinyal di lembaga pemasyarakatan (lapas) penting diterapkan. Terlebih, banyak narapidana penghuni lapas saat ini menjadi pengendali peredaran narkotika.

Pakar keamanan siber dan komunikasi CISSReC, Pratama Persadha mengatakan pemasangan alat pengacak sinyal (jammer) di lapas sangat penting.

Tujuannya untuk mencegah peredaran dan pengendalian narkoba dari dalam lapas. Meski demikian jangan sampai mengganggu komunikasi masyarakat sekitar lapas.

"Teknologi jammer sudah ada di lapas. Namun, dengan power yang besar akan sangat mengganggu komunikasi masyarakat di sekitar lapas," katanya, Minggu (13/9).

Dikatakannya, kekuatan pelacak sinyal bisa disesuaikan dengan besar dan luasnya sel tahanan. Lalu dikontrol langsung dari command center (pusat komando).

"Penggunaan teknologi jammer yang presisi, akan lebih efektif karena langsung melumpuhkan alat komunikasi," ujarnya.

Namun, penggunaan teknologi ini akan sangat berguna jika dijalankan oleh sumber daya manusia yang bisa dipercaya. Command center inilah, sebagai sarana untuk mengontrol penggunaan jammer dan signal detector (detektor sinyal) di setiap lapas.

"Dengan pengawasan yang terpusat, pencegahan peredaran narkoba bisa lebih efektif karena menyasar langsung pada otak pelaku," ujarnya.

Disebutkannya pula, command center bisa dijadikan sebagai pusat komando closed circuit television (CCTV) di seluruh lapas se-Indonesia, seperti keinginan Kemenkumham.

"Dengan penggunaan jammer, signal detector, dan CCTV ini, seharusnya para bandar narkoba di lapas akan lumpuh dan tidak dapat mengatur bisnisnya lagi," ungkapnya.

Ditambahkannya, sistem yang bagus nantinya juga harus diimbangi dengan pengamanan yang kuat. Jika sudah ada command center pengontrol jammer, signal detector, dan CCTV, harsu dilengkapi dengan pengamanan teknologi enkripsi, seperti secure virtual private network (VPN) atau jaringan pribadi virtual.

Selain itu, command center harus ada pengawasan terhadap tim yang bisa dipercaya, bukan hanya pihak lapas. Misalnya, tim gabungan antara Kemenkumham, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan pihak lapas.

"Kemungkinan para pengawas untuk 'dibeli' bandar narkoba yang dipenjara bisa dihilangkan atau diminimalisasi," ujarnya.

Sebelumnya anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan meminta pemerintah memasang alat pengacak sinyal (jammer) di seluruh lapas untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba.

"Dengan upaya tersebut, diharapkan peredaran narkoba yang memanfaatkan telepon genggam di dalam lapas juga bisa diminimalisasi," katanya.

Menurutnya, peredaran narkoba di lapas atau rutan masih menjadi persoalan serius yang harus diselesaikan.

Karenanya, sangat perlu upaya reformasi pemasyarakatan. Sebab persoalan peredaran narkotika di lapas tidak bisa tuntas secara parsial.

"Saya sudah lihat sendiri kondisi dalam rutan ataupun lapas sangatlah kumuh. Perbandingan jumlah sipir dan penghuni lapas pun sangat timpang. Akibatnya, pergerakan narapidana seakan tidak terkendali dan pengawasan menjadi lumpuh," katanya.

Akibat lumpuhnya pengawasan, lanjut politisi Partai Demokrat ini, para bandar di dalam lapas bisa bergerak bebas.

"Maka, lakukan reformasi seluruhnya. Kemarin karutan (kepala rutan) dan kepala keamanan sudah. Lanjutkan hingga ke tingkat kepala kantor wilayah dan kadiv PAS," ucapnya.

Menurut dia, selama ini di dalam lapas dan rutan selalu membiarkan bandar besar bertemu setiap hari dengan pecandu. Bahkan, dengan banyaknya oknum petugas yang memanfaatkan situasi, membuat masalah ini makin merajalela.

"Secara tidak langsung, sistem ini sudah membentuk pasar baru dan bukannya menyembuhkan, malah membuat kronis tingkat peredaran," ungkapnya.

Sementara pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan yang paling mendesak adalah penguatan pengawasan.

"Tingkat pengawasan yang lemah. Kementerian Hukum dan HAM secara monitoring evaluasinya tidak berjalan," ujarnya.

Dia mencontohkan saat polisi menangkap seorang narapidana dari Lapas Salemba berinisial AU (42) dan seorang kurir ekstasi berinisial MW (36) karena diduga memproduksi narkotika, psikotropika, dan obat terlarang di salah satu ruangan pribadi Rumah Sakit (RS) Swasta AR pada Rabu (19/8) lalu.

"Berarti ada dugaan persekongkolan, tidak mungkin berjalan kalau tidak ada yang melindungi, mereka sama-sama tahu ada aktor intelektual yang atur, ada eksekutor, dan ada jaringannya. Ini juga ada perantaranya," katanya.

Dia mengatakan jaringan narkoba di lingkup lapas seakan menjadi fenomena "gunung es". Sebab para pelakunya telah menjalankan aksi mereka secara rapi.

"Eksekutor di lapangan bisa saja melibatkan oknum sipir. Pertanyaannya, dapat bahan baku dari mana mereka?, berarti kan ada pemasok dan ada permintaan, ada bandarnya yang tampung dari hasil produksi itu, termasuk ada yang memasarkan dan jaringan," katanya.

Dibutuhkan komitmen kuat dari para pemangku kebijakan untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Tidak mudah dibongkar, butuh keberanian orang kuat. Kejadian itu bentuk salah langkah, perlu evaluasi juga. Harus dibersihkan. Sistem pengawasannya lemah dan pembinaannya juga. Napi bisa leluasa, berarti kan ada yang memberikan akses, siapa mereka? itu orang-orang yang perlu diganti untuk memutus mata rantai distribusi," katanya. (gw/zul/fin)

Baca Juga:

  • Buntut Dangdutan Hajatan Wakil Ketua DPRD, Ganjar Tegur Keras Wali Kota dan Kasatpol PP Kota Tegal.
  • Benarkan Dirinya Ditegur Ganjar dan Kapolri, Wali Kota Tegal: Tegal Selatan Akan Kami Swab Massal.

Berita Terbaru