JAKARTA - Pemerintah mengucurkan anggaran Rp3,6 triliun, guna menstabilkan harga minyak goreng yang saat ini melonjak cukup tinggi.
Dana yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu akan digunakan pemerintah untuk membiayai selisih harga keekonomian minyak goreng, agar bisa dijual ke end user dengan harga Rp14 ribu per liter.
Stabilisasi harga minyak goreng itu akan dilakukan selama 6 bulan dengan alokasi minyak yang disalurkan sebanyak 1,2 miliar liter, yang merupakan kerjasama Pemerintah, BPDPKS, serta didukung oleh produsen minyak goreng di Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/1).
"Pemerintah mengambil kebijakan untuk menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14 ribu per liter di tingkat konsumen di seluruh Indonesia," ungkap Airlangga.
Menko Airlangga menyatakan, kebijakan itu akan dievaluasi pada Mei untuk diputuskan bakal diperpanjang atau tidak.
"Dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga (pasar) ditambah dengan PPN (pajak penghasilan) sebesar Rp3,6 triliun. Komite pengarah juga memutuskan BPDPKS menyediakan dan melakukan pembayaran tersebut," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menunjuk 5 produsen minyak goreng. Ia pun memastikan produksi akan dimulai paling lambat sebelum awal minggu depan.
"Kita rencananya akan menunjuk dulu 5 industri yang siap dengan kemasannya. Mudah-mudahan produksi tidak akan lebih lama dari minggu depan," jelasnya.
Lutfi mengungkapkan, minyak goreng tersebut akan didistribusikan terlebih dahulu ke pasar-pasar yang dipantau Kementerian Perdagangan. Ia berharap program ini dapat membantu masyarakat mengakses minyak goreng murah.
Namun demikian, Lutfi memastikan produksi minyak goreng kedepannya juga akan melibatkan 70 industri dalam negeri dan 225 packer. (git/fin)
Caption Foto: Menko Airlangga Hartarto, didampingi Mendag Muhammad Lutfi dan Direktur BPDPKS Eddy Badurrachman mengumumkan penggelontoran anggaran Rp3,6 triliun untuk stabilisasi harga minyak goreng. (git/zul)
Berbeda dengan Megawati Soekarno Putri yang menyindir ibu-ibu yang antre minyak goreng, penyanyi sekaligus Anggota DPR RI Krisdayanti justru menyentil
Syahganda Nainggolan mengaku heran terhadap harga minyak goreng di Indonesia yang lebih mahal jika dibandingkan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia.Di
Kebijakan pemerintah mengendalikan harga minyak goreng dengan mekanisme subsidi dianggap tidak tepat dan justru menimbulkan masalah baru.Direktur Center of
Peringatan untuk tidak bergantung ke minyak goreng dilontarkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyindir ibu-ibu yang antre barang
Gara-gara menyoroti ibu-ibu yang mengantre minyak goreng, Megawati Soekarnoputri menjadi trending topik Twitter, Jumat (18/3).“Bukan masalah mahalnya beli
Jika ingin membeli minyak goreng dengan harga yang terjangkau, masyarakat disarankan membeli minyak goreng curah yang telah disubsidi pemerintah. Hal ini
Komunitas anak muda pecinta lingkungan bentukan Sharp Indonesia yaitu Sharp Greenerator kembali menginspirasi pemuda-pemudi nusantara.
Banjir rob yang menggenangi Semarang Utara dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Senin (23/5) lalu, menimbulkan keprihatinan banyak pihak.
Pesisir Kota Semarang, utamanya di Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas dan Semarang Utara diterjang banjir rob air laut pasang yang datang tiba-tiba, Senin (23/5).
Dengan terus berkembangnya isu perubahan iklim, yang salah satunya disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang dominan.
Industri merupakan salah satu sektor produktif yang memainkan peran penting dalam mengakselerasi geraknya roda perekonomian.
Pembelian minyak goreng murah dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinilai sebagai kebijakan yang tidak adil.