Surpres Diteken, Jokowi Lebih Suka yang Muda

JAKARTA - Nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis telah diserahkan ke DPR. Selanjutkan Listyo Sigit akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang akan dilakukan Komisi III DPR, pekan depan.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) nama calon Kapolri, yakni Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Rabu (13/1).

"Pada hari ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR atas nama Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo untuk mendapatkan persetujuan DPR," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).

Dikatakannya, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR.

"Dalam memberikan pendapat atas Kapolri usulan Presiden, DPR RI akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Kapolri yang diusulkan memenuhi persyaratan," ujarnya.

Dia mengatakan persyaratan itu meliputi syarat adimistratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Komisi III DPR selaku pelaksana fit and proper test menjadwalkan pengujian pada Selasa (19/1). Fit and Proper test akan diawali dengan pembuatan makalah pada Senin (18/1).

"Hari Senin (18/1), calon Kapolri akan diundang ke Komisi III DPR untuk membuat makalah selama 1-2 jam, lalu hari Selasa (19/1) dilakukan uji kelayakan dan kepatutan," kata Ketua Komisi III DPR, Herman Hery.

Sebelum uji kelayakan dan pembuatan makalah oleh calon Kapolri, Komisi III DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada Kamis (14/1).

Menurut dia, RDPU itu bertujuan meminta masukan dari kedua lembaga tersebut terkait calon Kapolri yang telah diajukan Presiden Jokowi kepada DPR untuk dimintai persetujuan.

Untuk uji kelayakan akan dilakukan dengan mekanisme 2x2,5 jam yang akan dimulai, Selasa (19/1) pukul 10.00 WIB. "Uji kelayakan akan dimulai pukul 10.00 WIB dengan pola 2x2,5 jam. Jadi pukul 10.00 WIB dimulai sampai 12.30 WIB, dilanjutkan istirahat dan pukul 14.00 WIB dimulai kembali hingga 16.30 WIB," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno berharap agar DPR segera menindaklanjuti Surpres pergantian Kapolri.

"Tentu saja kami sangat mengharapkan, pemerintah sangat berharap proses ini segera ditindaklanjuti oleh DPR secepat-cepatnya," katanya.

Pratikno berharap DPR dapat merampungkan mekanisme tersebut sebelum 20 hari. "Kami berharap bisa lebih cepat dari itu sehingga kita bisa segera memperoleh Kapolri yang definitif," harapnya.

Dia juga mengatakan, pemerintah berharap DPR menyetujui nama calon pemimpin Korps Bhayangkara yang diusulkan Presiden Jokowi. Terlepas dari mekanisme di DPR, politisi PKS Nasir Djamil menilai penunjukan Listyo Sigit sebagai calon pengganti Idham Azis seperti pola penunjukan Tito Karnavian.

Presiden Jokowi tidak menggunakan pola urut-urutan senioritas. "Ternyata kali ini Presiden tidak menggunakan pola urut kacang. Presiden mengambil pola sebagaimana saat menunjuk Tito K menjadi Kapolri," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini melihat sosok Listyo Sigit sudah memenuhi syarat formal sebagai calon Kapolri. "Secara formal, Sigit telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI," ungkapnya.

Menurutnya, sosok Listyo Sigit merupakan orang yang tidak banyak bicara. Namun, prestasinya cukup banyak. "Prestasinya antara lain penangkapan Djoko Tjandra dan berujung ditangkapnya dua jenderal yang membantu Djoko Tjandra di Divhubinter," ujarnya.

Dia menduga dipilihnya Listyo Sigit, karena Jokowi ingin Kapolri tidak berganti selama menjabat sebagai Presiden hingga 2024.

"Sepertinya Jokowi ingin sampai dia selesai menjabat Presiden, Kapolri tidak berganti-ganti. Itu sebabnya dia memilih Sigit, di samping alasan-alasan sosial-politik lainnya," katanya.

Pendapat serupa juga diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Dia mengatakan jika tak bermasalah, maka Listyo Sigit baru akan pensiun pada 2027 saat berusia 58 tahun.

"Terlihat bahwa Jokowi menginginkan di sepanjang kekuasaannya menjadi presiden, dia ingin dikawal oleh Sigit sebagai Kapolri," ucapnya.

Selain itu, Neta juga menilai penunjukan Listyo Sigit sebagai calon Kapolri tunggal merupakan ciri khas dari Jokowi yang senang memilih kader muda sejak awal kepemimpinannya sebagai Presiden.

"Saat itu Tito (Karnavian) adalah kader muda Polri yang masa pensiunnya masih panjang, sekitar enam tahun lagi. Sama halnya dengan Sigit yang baru pensiun di tahun 2027," katanya.

Terkait kerentanan terhadap isu SARA, pengamat Intelijen dan Keamanan Ngasiman Djojonegoro menyebutkan Listyo Sigit merupakan sosok yang dekat dengan ulama.

"Sosok Komjen Sigit ini sangat akrab di kalangan pesantren dan ulama," katanya.

Kedekatan dengan kalangan pesantren dan para ulama, Sigit juga pernah menjadi Pengurus Pusat Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PP MDHW) sebagai pembina.

"Sosok Komjen Sigit ini sangat akrab di kalangan pesantren dan ulama. Perbedaan tidak menghalangi untuk selalu meminta nasihat dari para kiai di mana pun beliau memimpin kepolisian," katanya.

Dia juga menilai Sigit merupakan sosok tepat menjadi pimpinan Polri karena sesuai dengan situasi kebangsaan pada saat ini. Indonesia merupakan negara ber-Bhinneka Tunggal Ika dan berdasarkan Pancasila. Namun, isu-isu SARA masih untuk menyerang pemerintah dan aparat penegak hukum.

Hal ini membawa situasi politik dan kemasyarakatan yang kurang kondusif sekaligus sangat bertentangan dengan konstitusi di negara ini. "Komjen Sigit yang tegas dan profesional sangat cocok dengan situasi saat ini dan tantangan bangsa ke depan," ungkapnya.

Kedekatan Sigit dengan ulama dibenarkan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.

"Bagi NU sendiri saya mengenal sosok Pak Sigit itu rajin bersilaturahim ke para ulama, para kyai. Mudah-mudahan beliau bisa amanah, profesional dan bisa mengembalikan citra polisi agar bisa diterima oleh masyarakat. Mudah-mudahan peran Pak Sigit akan besar sekali dan saya percaya insya Allah beliau mampu melakukan itu," tuturnya.

Selain itu, Helmy mengatakan selama menjabat Kabareskrim, Listyo Sigit kerap mengungkap jaringan terorisme.

"Semasa beliau menjabat Kabareskrim, kita bisa lihat penanganan terorisme, menunjukkan negara hadir dalam situasi ini, itu kan peran dari Bareskrim juga menentukan," kata dia.

"Jadi isu-isu besar yang selama ini tertutup dan tidak terungkap di masa Pak Sigit ini dilakukan upaya-upaya penangkapan. Tentu tantangan-tantangan ke depan besar sekali, diperlukan kesigapan dan tentu sikap tegas Kapolri nanti ke depan," lanjutnya.

Meski demikian, Hemly mengatakan masih banyak tugas yang harus dijalankan Listyo Sigit jika disetujui DPR menjadi Kapolri. Dia mengatakan tugas di antaranya pemberantasan narkoba dan radikalisme.

"Jadi tantangan ke depan adalah radikalisme, terorisme, dan yang kedua adalah pemberantasan narkoba itu saya kita yang selama ini menjadi keprihatinan kita bersama. Ketiga adalah masalah keamanan dalam negeri ya," jelasnya.

Sedangkan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menilai penunjukan Listyo Sigit adalah langkah tepat.

"Sejauh ini profil Komjen Listyo Sigit cukup bahkan sangat baik dalam hubungan koordinasi sesama lembaga aparat penegak hukum," katanya.

Nawawi menyebut Listyo Sigit sangat terbuka dan responsif terhadap berbagai upaya koordinasi dan supervisi dengan KPK. Secara pribadi, dirinya menyukai sosok Listyo Sigit.

"Secara pribadi saya suka dengan profil Komjen Listyo, begitu care dan luar biasa tenang," ucap Nawawi.

Ke depan, Nawawi berharap kerja sama KPK dengan Polri semakin baik. Dia ingin kedua lembaga ini memiliki hasil yang bagus dalam hal pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Ke depan tentu kita berharap, kerja koordinasi antar lembaga Polri dan KPK semakin nampak bersinergi dan memberi hasil guna pada kedua lembaga dan tentu saja untuk upaya pemberantasan korupsi itu sendiri," katanya.

Senada diungkap Nurul Ghufron. Dia menghormati pilihan Jokowi dan berharap sinergi pemberantasan korupsi semakin kuat.

"Kami menghormati prerogatif presiden untuk mengusulkan calon Kapolri. Dan KPK berharap sinergi dan semangat pemberantasan korupsi semakin meningkat," katanya. (gw/zul)

Baca Juga:

  • Pamer Kemesraan Hingga Nyaris Berciuman Bibir, Netizen Sebut Ammar Zoni dan Irish Bella Lebay!.
  • Petani Asal Tegal Meninggal Dunia Tersengat Tawon Vespa di Pemalang.

Berita Terkait

Berita Terbaru