Tahun 2021, ACT Pernah Dilaporkan soal Dugaan Penipuan ke Bareskrim Polri

JAKARTA - Bareskrim Polri membuka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan melakukan pengumpulan data serta keterangan (pulbaket).

Tengah menjadi sorotan, terungkap jika pada tahun 2021, Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sempat dipolisikan.

"Iya (pernah dilaporkan), sedang dalam penyelidikan untuk memfaktakan unsur pidana,” ucap
Direktur Tidak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajada pada Selasa (7/5).

Pada tahun tersebut, Bareskrim Polri sempat mengusut kasus ACT terhadap dugaan penipuan akta. Saat itu kepolisian turut memanggil para petinggi ACT untuk diperiksa.

Namun hasil pemeriksaan kepada petinggi ACT, Bareksrim Polri belum menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana dalam laporan tersebut.

Andi menjelaskan jika yayasan yang bergerak untuk donasi umat tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/0373/VI/2021/Bareskrim tertanggal 16 Juni 2021.

Lanjut Adi, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap sejumlah pihak, seperti Presiden ACT Ibnu Khadjar dan Ahyudin yang menjadi pihak terlapor.

“(Dilaporkan) terkait dugaan penipuan atau keterangan palsu dalam akta otentik (378 atau 266 KUHP),” terang Andi.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki meskipun Polri belum menerima laporan dari masyarakat.

“Belum ada laporan, masih penyelidikan pulbaket dulu,” kata Dedi, Senin, 4 Juli 2022.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan, dari hasil analisis transaksi yang dilakukan pihaknya, terindikasi ada penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang.

Menurut dia, PPATK sudah sejak lama melakukan analisis terhadap transaksi keuangan ACT. Hasil analisis itu pun telah diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Kami mengindikasikan ada transaksi yang menyimpang, tujuan dan peruntukannya serta pihak-pihak yang tidak semestinya.” kata Ivan.

Ivan mengatakan, analisis yang dilakukan masih berproses, sesegera mungkin hasilnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, yakni Densus dan BNPT.

Terkait indikasi adanya penyalahgunaan atau penyimpanan dana umat di tubuh ACT untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang, perlu pendalaman dari aparat penegak hukum.

“Transaksi mengindikasikan demikian namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait,” kata Ivan.

Sementara itu, Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar saat dikonfirmasi pada hari yang sama menyebutkan, pihaknya tengah mendalami adanya dugaan penyelewengan dana ACT untuk aktivitas tindak pidana terorisme.

“Permasalahan ini masih dalam penyelidikan Densus 88,” kata Aswin.

Sebelumnya, dugaan penyelewengan dana donasi umat di tubuh organisasi itu viral di media sosial, salah satunya di Twitter, setelah diulas majalah Tempo.

Hal ini memunculkan tanda pagar (tagar) yang viral di media sosial seperti “aksi cepat tilep” dan “jangan percaya ACT”.

ACT, oleh warganet, juga dipelesetkan menjadi "Aksi Cepat Tancep" karena setiap aksi mereka segera dibarengi dengan penancapan banyak atribut ACT di sejumlah titik lokasi bencana.

Menurut Ibnu, ACT telah memangkas besaran gaji serta operasional bagi para petingginya dalam upaya pembenahan dan restrukturisasi organisasi sejak Januari 2022, seperti dikutip dari Fin.co.id. (ima/rtc)

Baca Juga:

  • Semua Polisi yang Halangi Penyidikan Tewasnya Brigadir J Bisa Dipidana, Kompolnas: Mohon Sabar.
  • Sadis! Senjata Brigadir J Disebut Dipakai Pelaku Lain untuk Buat Alibi Baku Tembak.

Berita Terkait

Berita Terbaru