JAKARTA - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengungkapkan utang pemerintah pada sejumlah BUMN. Menurutnya, utang pemerintah pada BUMN totalnya mencapai Rp108,48 triliun.
Rinciannya, utang pemerintah yang harus dibayarkan, yaitu kepada PT PLN mencapai Rp48,46 triliun, PT Pertamina Rp 0 triliun, BUMN Karya Rp12,16 triliun, PT KAI Rp30 miliar, PT Pupuk Indonesia Rp6 triliun, PT Kimia Farma Rp1 triliun, dan Perum Bulog Rp56 miliar.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membenarkan pemerintah memiliki utang pada Perseroan dengan total mencapai Rp48 triliun. Dengan piutang sebesar itu, perusahaan listrik pelat merah itu memastikan tidak akan bangkrut sebagaimana rumors yang berkembang belakangan ini.
Rumors tersebut muncul setelah PLN mengumumkan kerugian yang fantantis pada kuartal I/2020, yakni sebesar Rp38,87 triliun. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyampaikan, pemerintah berutang dari 2017 sampai 2019 Rp52,88 triliun.
"Piutang 2017 sebesar Rp7,45 triliun sudah dibayar pemerintah akhir 2019. Sisanya Rp45,43 triliun. Kan, pemerintah berjanji membayar kompensasi di tengah pandemi Covid-19 Rp3,15. Jadi, total piutang pemerintah saat ini sekitar Rp48 triliun,” ungkapnya, Rabu (25/6) lalu.
Sesuai arahan pemerintah, PLN memberikan diskon tarif listrik saat pendemik Covid-19 berupa diskon listrik 100 persen kepada pelanggan golongan 450 VA, dan 50 persen untuk golongan 900 VA bersubsidi.
Sebagaimana tertuang dalam UU 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pasal 66 bagian menyatakan meski BUMN didirikan dengan maksud tujuan keuangan tidak tertutup untuk hal-hal mendesak, BUMN diberi penugasan khusus pemerintah.
Mengenai piutang tersebut, kata Zaini, pemerintah berkomitmen akan membayar utang Rp45 triliun pada PLN. Utang tersebut merupakan kompensasi tarif listrik untuk 2018-2019. "Jadi kami sampaikan kompensasi tahun 2018 dan kompensasi tahun 2019 yang Rp 45 triliun itu baru akan dibayar di tahun 2020 ini," ungkapnya. (din/zul/fin)
Kemenkeu mencatat per akhir November 2020 posisi utang pemerintah di angka Rp5.910,64 triliun dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 38,13 persen.
Ekonom Senior Rizal Ramli kembali menyoroti kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua.
Dari sisi utang, jumlahnya tercatat sebesar Rp5.877 triliun per Oktober 2020. Angkanya naik Rp1.121 triliun dari periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mendukung perpanjangan periode pembayaran utang melalui program Debt Service Suspension Initiative (DSSI).
Utang negara saat ini 300 persen lebih besar dibanding APBN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pemerintah Inggris mencatat utang negaranya kini telah mencapai lebih dari dua triliun poundsterling atau setara Rp39 Kuardriliun.
Keberadaan beras impor asal Vietnam di pasaran yang dijual Rp9.000 per kilogram (kg) berpotensi petani Tanah Air akan mengalami kerugian.
Awal tahun 2021 ini dibuka Yamaha dengan merilis warna baru MX King 150 yang kian menonjolkan tampilan berkarakter agresifnya. Selain itu, karakter desainnya
Pemerintah telah menyalurkan transnfer ke daerah dan dana desa (TKDD) per 31 Desember 2020 sebesar Rp762,53 triliun atau 99,82 persen dari pagu APBN.
Kerja Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Menparekraf) yang baru, Sandiaga Salahudin Uno dinilai sangat berat di masa pandemi.
Corporate Communication Sriwijaya Air mengatakanakan bertanggung jawab penuh sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
Masyarakat Jawa Tengah pecinta motor sport menyambut antusias peluncuran sepeda motor terbaru Honda, All New Honda CBR150 pada tanggal 12 Januari kemarin secara