Tak Hanya Penghinaan kepada Presiden, Kini Hina Anggota DPR RI Juga Bisa Dipidana 18 Bulan

JAKARTA - Pemerintah sudah menyerahkan naskah final RUU KUHP kepada DPR RI untuk dibahas lebih lanjut, Rabu (6/7) kemarin. Meski banyak diprotes, dalam draf masih ada beberapa pasal kontroversial yang tetap dimasukkan.

Misalnya Pasal 351 yang menyebutkan penghinaan terhadap anggota DPR RI terancam pidana penjara 18 bulan. Selain itu juga Pasal 218-220 yang memuat tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden bisa dipidana penjara.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberi catatan khusus terkait draf RUU KUHP tersebut. Said Didu yang terkenal kritis terhadap pemerintah, setuju pasal-pasal tersebut diterapkan tetapi dengan catatan.

Said Didu menegaskan pemerintah dan pemangku kebijakan yang "dilindungi" dalam RUU KUHP tidak hidup dari uang rakyat.

"Saya setuju pasal-pasal pidana atau denda jika rakyat menghina pejabat (Presiden, Wapres, Menteri, DPR, Polri, Jaksa, dan lain-ain) asal mereka bersedia tidak digaji dan tidak menggunakan fasilitas yang menggunakan uang rakyat," kritik Said Didu dikutip dari akun Twitternya, Kamis (7/7).

Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej telah menyerahkan draf RUU KUHP kepada Komisi III DPR RI. Dalam draf yang diserahkan, setidaknya ada tujuh revisi draft terbaru RUU KUHP.

Pertama ada perbaikan reformulasi dan redaksional terhadap 14 isu krusial. Kedua, adanya pasal yang dihapus, dipertahankan dan disinkronkan antara batang tubuh dan penjelasan dalam draf terbaru.

Keempat, adanya penyelarasan sanksi pidana untuk menghindari disparitas antara di KUHP dan di luar KUHP. Kelima, adanya sinkronisasi antara RUU KUHP dengan sejumlah UU di luar KUHP termasuk UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Keenam, kami melakukan sistemisasi lagi, jadi reposisi. Misalnya kalau menghapus dua pasal urutannya akan berubah. Terakhir (ketujuh) banyak typo yang kita perbaiki," kata Wamenkumham Edward, Rabu kemarin (6/7). (rmol/zul)

Baca Juga:

  • Semua Polisi yang Halangi Penyidikan Tewasnya Brigadir J Bisa Dipidana, Kompolnas: Mohon Sabar.
  • Sadis! Senjata Brigadir J Disebut Dipakai Pelaku Lain untuk Buat Alibi Baku Tembak.

Berita Terkait

Berita Terbaru