Tambal 4 Juta Pemegang Polis, Rp20 Triliun Digelontor untuk Skandal Gagal Bayar Jiwasraya

JAKARTA - Gelontoran duit Rp20 triliun dari negara untuk menambal 4 juta pemegang polis yang terseret kasus gagal asuransi jiwa Jiwasraya menjadi preseden buruk bagi perekonomian nasional. Apalagi, dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Dalam kondisi keuangan negara sangat berat, skema penyelesaian Jiwasraya menjadi preseden buruk bagi perkembangan ekonomi Indonesia," kata Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (16/9).

Skema penyelesaian kasus Jiwasraya sangat disesalkan lantaran pada akhirnya negara yang harus menanggung beban.

Pasalnya, negara melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada 2021 mendatang sebesar Rp20 triliun.

"Akhirnya negara juga yang menanggung," sesal ketua DPP PKS ini.

"Ini seperti BLBI jilid dua, dilakukan oleh satu perusahaan," imbuhnya menegaskan.

Atas dasar itu, Mardani berharap kepada masyarakat untuk terus menekan pemerintah agar bersikap transparan dalam membongkar dan menyelesaikan skandal gagal bayar polis Jiwasraya ini.

"Publik perlu memberi tekanan agar pemerintah membuka proses penyelesaian kasus Jiwasraya ini dengan transparan dan akuntabel. Termasuk alasan pemerintah berubah skema dari tidak ada talangan menjadi ada talangan," pungkasnya. (rmol.id/ima)

Baca Juga:

  • Bantah Sukmawati bahwa Ideologi PKI Bukan Pancasila, Fadli Zon: PKI Bukan Unsur yang Terlibat dalam Proklamasi Indonesia.
  • Unggah Ceramah UAS, Mahfud MD: Terkadang Masih Ada Orang yang Ingin Mengadu Domba Antartokoh Islam.

Berita Terkait

Berita Terbaru