Tangani Pandemi, APBN Defisit Rp947 T, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Mengambil Kebijakan Extraordinary

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penanganan pandemi Covid-19 berdampak pada kinerja APBN.

Dikutip dari Fajar, sepanjang 2020, realisasi APBN mencatat defisit Rp947,7 triliun. Defisit tersebut setara dengan 6,14 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

”Defisit ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode 2019. Sejalan dengan lebih rendahnya kinerja pendapatan negara akibat perlambatan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 disertai kinerja belanja negara yang tetap tumbuh positif,” ujarnya saat penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2020 pada rapat paripurna di DPR kemarin (15/7).

Ani –sapaan karib Sri Mulyani– memerinci, defisit itu diperoleh karena pendapatan atau penerimaan negara sepanjang 2020 hanya Rp1.647,7 triliun. Di sisi lain, total belanja pemerintah dalam periode yang sama mencapai Rp2.595,4 triliun.

”Dari belanja ini, kita melihat hasil pembangunan yang nyata dirasakan oleh masyarakat dan manfaat dari belanja yang langsung membantu masyarakat,” katanya.

Beberapa capaian APBN sepanjang tahun lalu, misalnya, terdapat di bidang kesehatan. Menurut Ani, peran APBN sangat nyata. Selain menjaga 96,7 juta jiwa melalui jaminan sosial yang dibayar pemerintah, 53 juta jiwa pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja juga mendapat bantuan.

”Di perlindungan sosial, APBN memberi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM); kartu sembako ke 19,4 juta KPM; bantuan sembako di Jabodetabek 2,2 juta KPM; dan bantuan sosial tunai non-Jabodetabek 9,2 juta KPM,” ucapnya.

Selain itu, melalui APBN, pemerintah membangun jaringan irigasi sepanjang 280,8 km. Ada pula jalan baru sepanjang 280,18 km; jembatan 7,66 km; rel kereta api 452,3 km; pemasangan jaringan gas 135.286 sambungan rumah di 23 kabupaten/kota; dan 45 bendungan.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu melanjutkan, dari sisi pendidikan, telah disalurkan bantuan untuk program Indonesia pintar kepada 16,18 juta siswa yang langsung mendapatkan dampak positif dari APBN.

Dalam menghadapi kondisi kegentingan akibat pandemi, kata Ani, pemerintah mengambil kebijakan extraordinary dengan memberikan berbagai stimulus. Berbagai insentif disebar bagi seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha.

Berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya berhasil menahan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi 2020 menjadi -2,07 persen dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki level moderat terdampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, tingkat inflasi tercatat hanya 1,68 persen karena pandemi berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian dan tingkat permintaan masyarakat.

Di sisi lain, realisasi program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) 2020 mencapai Rp575,8 triliun. Jumlah itu merupakan 82,83 persen dari alokasi Rp695,2 triliun.

”Program PCPEN diprioritaskan untuk merespons kondisi kesehatan yang mengalami dampak luar biasa akibat pandemi. Juga untuk memulihkan daya beli masyarakat, membantu dunia usaha, termasuk UMKM,” kata Ani. (jpc/ima)

Baca Juga:

  • Mahfud Sebut Negara Enggan Minta Bantuan Asing, Luhut: Pemerintah Telah Meminta Bantuan Negara Sahabat.
  • Politisi PDI Perjuangan Kritik Keras soal PPKM, Effendi Simbolon: Presiden Tidak Patuh Konstitusi.

Berita Terkait

Berita Terbaru