Terbongkar, Ternyata ACT Bukan Bagian dari Organisasi Pengelola Zakat

JAKARTA - Setelah ramai dipersoalkan terkait pengelolaan dan donasinya, kini mulai terungkap jika Aksi Cepat Tanggap (ACT) ternyata bukan bagian dari organisasi dan ekosistem pengelola zakat.

Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ini seperti yang diungkapkan Ketua Forum Zakat Bambang Suherman melalui keterangan tertulis Forum Zakat yang diterima di Jakarta, Selasa (5/7).

Menurut Bambang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur ketat penyelenggaraan dan pengawasan organisasi pengelola zakat. Dalam ketentuan, pengawasan organisasi pengelola zakat dilakukan secara berlapis.

Yakni dengan melibatkan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini sebagai upaya meminimalisasi potensi penyelewengan dana publik serta konflik kepentingan di dalam tubuh organisasi.

Pengawasan organisasi pengelola zakat (OPZ), beber Bambang, mencakup pengawasan internal berupa audit internal serta audit dari pengawas syariah yang terakreditasi MUI.

Selanjutnya mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan audit kepatuhan syariah oleh Kementerian Agama serta pelaporan rutin per semester kepada Baznas.

Bambang juga mengungkapkan bahwa regulasi juga mewajibkan setiap organisasi pengelola zakat diaudit oleh kantor akuntan publik dan mempublikasikan hasil audit melalui saluran komunikasi yang tersedia.

Menurut Forum Zakat, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pengelolaan zakat sudah disahkan. Hal ini guna mewujudkan ekosistem zakat yang menjunjung tinggi transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas program serta manajemen organisasi pengelola zakat.

Forum Zakat menyatakan bahwa alokasi dana operasional organisasi pengelola zakat diatur sangat ketat sesuai Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Amil Zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah.

Menurut fatwa MUI dan Keputusan Menteri Agama alokasi dana untuk operasional organisasi pengelola zakat tidak melebihi seperdelapan atau 12,5 persen dari dana zakat yang terhimpun.

Sementara 20 persen dari jumlah dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang tergalang dalam satu tahun. Sedangkan ACT dalam konferensi pers pada Senin menyatakan bahwa lembaga mengalokasikan 13,7 persen dari dana yang terhimpun untuk biaya operasional relawan.

Bambang mengatakan bahwa regulasi, mekanisme pengawasan, kode etik lembaga, serta standar kompetensi berlaku bagi organisasi pengelola zakat di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

"Tingkat kepatuhan dan kedisiplinan OPZ terhadap regulasi, mekanisme pengawasan, kode etik, serta standar kompetensi pengelolaan zakat menjadi titik tumpu yang turut menyumbang tumbuh kembang kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kedermawanan publik melalui OPZ," terang Bambang Suherman sebagaimana yang dikutip dari antaranews.com. (dis/zul)

Baca Juga:

  • Semua Polisi yang Halangi Penyidikan Tewasnya Brigadir J Bisa Dipidana, Kompolnas: Mohon Sabar.
  • Terkait Pelaku Utama Pembunuh Brigadir J, Bharada E Menghadap Kapolri dengan 3 Jenderal.

Berita Terbaru