Usul Konsolidasi, Fraksi Partai Golkar Ingatkan soal Jual Beli Proyek

SLAWI - Fraksi Partai Golkar mengingatkan soal jual beli proyek di lingkungan organisasi perangkat daerah. Guna mencegahnya, seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tegal melakukan konsolidasi barang atau jasa.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tegal M. Khuzaeni, Selasa (16/11) mengatakan, guna mencegah jual beli proyek, Fraksi Partai Golkar mengusulkan adanya konsolidasi pengadaan barang atau jasa di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tegal. Cara ini sudah dilakukan di dinas pendidikan.

"Saya minta semua OPD harus bisa melaksanakan itu. Sehingga bisa menghindari jual beli proyek," katanya.

Konsolidasi pengadaan barang atau jasa, tambah Khuzaeni, adalah strategi pengadaan yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang atau jasa sejenis. Hal itu mendasari Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Pasal 9 ayat (1) tentang tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) huruf e melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa, dan Pasal 11 ayat (1) tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) huruf b melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa.

Konsolidasi dapat dilakukan pada tahap perencanaan anggaran (RKA), Perencanaan Pengadaan (RUP) dan Persiapan Pemilihan Penyedia, oleh PA/ KPA, PPK dan/ atau UKPBJ.

"Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah konsolidasi dapat dilakukan oleh PPK dengan menggabungkan paket-paket Pengadaan Barang atau Jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan Pengadaan Barang atau Jasa melalui penyedia dan oleh UKPBJ dengan menggabungkan beberapa paket pekerjaan melalui metode tender atau seleksi yang dapat menetapkan lebih dari satu pemenang. Konsolidasi melalui UKPBJ dapat dilakukan setelah pengumuman RUP dan pada tahap persiapan pemilihan,” tambahnya.

Manfaat konsolidasi dalam pengadaan barang atau jasa, lanjut Khuzaeni, di antaranya optimalisasi jumlah atau volume paket pengadaan, menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Selain itu juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian aturan, pengadaan dilakukan oleh SDM yang kompeten, membuat harga kontrak bisa lebih murah karena pengadaan dilakukan dalam skala besar, dan mengurangi banyaknya transaksi keuangan atau transaksi kontrak.

"Manfaat lainnya juga mengurangi kecurigaan gratifikasi dan jual beli proyek," tandasnya. (guh/ima)

Baca Juga:

  • Arteria Dahlan Pernah Protes karena Tidak Dipanggil Yang Terhormat, Netizen: Saking Angkuhnya.
  • Arteria Dahlan Ternyata Lulusan Tanah Sunda, Prof Romli Atmasasmita: Rasa Malumu di Mana?.

Berita Terkait

Berita Terbaru