Utang Asing Indonesia Mei Lalu Turun Rp38 Triliun Jadi Rp6.023 Triliun

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia akhir Mei 2021 sebesar Rp6.023 triliun atau USD415 miliar. Turun 0,6 persen (mtm) dibandingkan dengan posisi ULN April 2021 sebesar Rp 6.061 triliun atau USD 417,6 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan turunnya utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2021, utamanya didorong oleh penurunan posisi ULN Pemerintah.

"Posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Mei 2021 sebesar USD 415 miliar," kata Erwin, Jumat (16/7).

Jika dilihat secara tahunan, kata Erwin, ULN pada Mei 2021 tumbuh 3,1 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,9 persen (yoy).

"ULN Pemerintah mencatat posisi lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah di bulan Mei 2021 tercatat sebesar USD 203,4 miliar. Menurun 1,3 persen (mtm) dibandingkan dengan posisi ULN April 2021," terangnya.

Menurut Erwin, hal ini mendorong perlambatan pertumbuhan tahunan Utang Luar Negeri Pemerintah menjadi sebesar 5,9 persen (yoy) dibandingkan dengan 8,6 persen (yoy) di bulan April 2021.

"Penurunan posisi Utang Luar Negeri Pemerintah tersebut terjadi seiring dengan pembayaran Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman dalam valuta asing yang jatuh tempo di bulan Mei 2021," imbuhnya.

Adapun penarikan Utang Luar Negeri dalam periode Mei 2021, tetap diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Semua itu mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen)," paparnya.

Sementara pertumbuhan ULN swasta pada Mei 2021 tercatat 0,5 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,4 persen (yoy).

"Hal ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan menjadi 2,3 persen (yoy) dari 4,5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya," jelasnya.

Di sisi lain, kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan berkurang menjadi sebesar 6 persen (yoy), dari bulan sebelumnya sebesar 9 persen (yoy).

"Dari perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Mei 2021 tercatat sebesar USD 208,7 miliar. Relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya," tuturnya.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,7 persen dari total ULN swasta.

"ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 77,1 persen terhadap total ULN swasta," ucapnya.

Kedati demikian, Erwin memastikan posisi Utang Luar Negeri pemerintah tersebut relatif aman dan terkendali. Mengingat, hampir seluruhnya merupakan Utang Luar Negeri dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Mei 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37,6 persen. Menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,9%," jelasnya.

Selain itu, lanjut Erwin, sehatnya struktur ULN Indonesia ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,5 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," pungkasnya. (der/zul/fin)

Baca Juga:

  • Mahfud Sebut Negara Enggan Minta Bantuan Asing, Luhut: Pemerintah Telah Meminta Bantuan Negara Sahabat.
  • Politisi PDI Perjuangan Kritik Keras soal PPKM, Effendi Simbolon: Presiden Tidak Patuh Konstitusi.

Berita Terkait

Berita Terbaru