Wapres Ma'ruf Amin Sebut Masih Banyak Daerah Belum Serius Lakukan Tes Swab

JAKARTA - Sejumlah wilayah di Indonesia masih berstatus zona merah COVID-19. Namun, banyak daerah yang belum serius melakukan tes swab secara masif kepada warga.

"Dari data yang ada, saat ini DKI Jakarta menyerap hampir 50 persen pelaksanaan swab test. Artinya provinsi lain belum melaksanakan tes massif secara serius," ujar Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Internal terkait Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Jakarta, Kamis (13/8).

Dia mengatakan pelaksanaan tes masif merupakan salah satu langkah penanganan COVID-19 guna menekan angka penyebaran virus. Dengan masih tingginya angka penularan, maka langkah-langkah penangananan seperti tracing dan penerapan disiplin protokol kesehatan harus terus dilakukan.

"Kita melihat tingkat penularannya cukup tinggi. Beberapa rencana pemerintah dalam menangani COVID-19 antara lain tes masif, tracing dan penerapan protokol kesehatan," tegasnya.

Dengan adanya Komite Penanganan COVID-19 dan PEN, Ma'ruf meminta seluruh jajaran terkait bekerja serius dalam menghilangkan hambatan pelaksanaannya.

"Saya berharap koordinatornya melakukan upaya yang lebih efektif. Termasuk menghilangkan sumbatan. Baik itu hambatan struktural maupun prosedural. Selain itu, menjadi lokomotif eksekusi dari program agar dapat direalisasikan di lapangan," paparnya.

Menjawab hal itu, Koordinator Komite Penanganan COVID-19 dan PEN, Airlangga Hartarto, mengatakan secara nasional Indonesia sudah melakukan tes swap terhadap 1,7 juta spesimen. Angka tersebut masih di bawah Italia. Namun di atas Banglades, Meksiko dan Jepang.

"Kemudian untuk jumlah tes per 1.000.000 penduduk, kita sekitar 6.552 spesimen. Apabila kita lihat spesimen PCR (polymerase chain reaction) ini, DKI Jakarta memang tertinggi. Yakni 181.239. Kemudian diikuti Jawa Timur 111.841 dan Jawa Barat 88.994," jelas Airlangga.

Jumlah tes PCR yang dilakukan DKI Jakarta hingga Selasa (11/8) sebanyak 469.582 tes. Angka itu, lanjutnya, setara dengan 44.113 tes per satu juta penduduk jika dibandingkan dengan rasio populasi. "Angka rasio tes di DKI Jakarta di atas standar yang ditetapkan World Health Organisation (WHO). Yaitu sebanyak 10.000 tes per satu juta penduduk," terang Menko Perekonomian ini.

Sementara itu, Subbid Pam dan Gakkum Satgas Penanganan COVID-19, Kolonel Aloysius Agung, menegaskan keterlibatan TNI dalam penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 adalah mendukung penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat.

"Perlu saya tegaskan peran TNI bukan terlibat penegakan hukum. Kami murni mem-backup, mendukung sesuai dengan peraturan undang-undang bahwa TNI mendukung peran Pemda," tegas Aloysius di Graha BNPB Jakarta, Kamis (13/8).

Menurutnya, jauh sebelum COVID-19 dinyatakan pandemi oleh Presiden, TNI telah banyak terlibat di dalam penanggulangan penyakit berbahaya. "Kami melaksanakan penjemputan WNI ke Wuhan, dilanjutkan dengan penyiapan karantina di pulau Galang. Kemudian, saat Presiden menyatakan ini sebagai pandemi, dibentuk Gugus Tugas melalui SK Kepres Nomor 7 yang diperbarui Nomor 9. Dalam SK tersebut, pembentukan Gugus Tugas telah melibatkan berbagai macam institusi. Baik dari kementerian, lembaga, termasuk dalamnya TNI dan Polri," paparnya.

Kehadiran TNI bersama institusi lain untuk menunjukkan semua pihak ikut fokus menangani pandemi secara serius. "Kita fokus dan peduli. Pandemi ini nggak kita anggap sesuatu yang nanti sembuh sendiri. Kita masih harus melaksanakan upaya-upaya penyadaran. TNI turun memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan lainnya," terang Aloysius.

Keterlibatan personel TNI mendukung pendisiplinan protokol kesehatan masyarakat tergantung konsep operasi yang dibuat oleh masing-masing pemda. "Konsep operasi di Jakarta tentu berbeda dengan konsep operasi ada di Papua. Itu jelas berbeda. Masing-masing mengedepankan kearifan lokal di setiap daerah," pungkas Aloysius.

Terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan upaya yang dilakukan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan PEN, tidak akan berjalan sukses tanpa peran masyarakat. Dia mengajak publik terus disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

"Karena itulah peningkatan kedisiplinan, sosial distancing ini perlu terus dikampanyekan. Kami menggandeng TNI dan Polri untuk ikut memberi eduksi kepada masyarakat," kata Erick di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/8) kemarin.

Menurutnya, keterlibatan TNI dan Polri sangat penting. "Polri misalnya mempunyai tenaga medis yang sangat siap. Tidak hanya 53 rumah sakit dan 6.700 tempat tidur yang sudah ada. Tetapi tenaga medis yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Sehingga bisa mendukung suksesnya imunisasi massal," terang Erick.

Dia menambahkan, pelibatan Polri dalam program Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional semata-mata untuk membantu membangkitkan perekonomian Indonesia. Karena itu, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono ditunjuak sebagai Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan COVID-19 dan PEN.

"Harapannya tentu menyosialisasikan kerja sama ini. Tidak lain adalah untuk menyukseskan supaya dan ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali," ujar Erick.

Menanggapi hal tersebut, Gatot menyatakan kesiapan jajarannya. Gatot mengatakan selama ini Polri telah turut terlibat dalam upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 di masyarakat. "Polri siap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan. Utamanya kegiatan pencegahan penularan COVID-19," tegas Gatot.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini berharap keterlibatan Polri dalam Komite Penanganan COVID-19 dan PEN, dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemutusan mata rantai penularan virus serta pemulihan ekonomi nasional.

"Mudah-mudahan dengan pelibatan Polri dalam kegiatan tim Pelaksana Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional lebih baik ke depan. Tentunya, terkait COVID-19 ini segera bisa diputus penularannya dan bisa kembali normal," jelas jenderal polisi bintang tiga ini.

Hal senada disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono. Menurutnya, Polri akan tetap mendahulukan upaya preventif dalam penegakan disiplin memakai masker.

"Jadi kepolisian dalam penegakan hukum menggunakan prinsip ultimum remedium. Jadi penegakan hukum itu adalah fase yang paling terakhir. Jadi kita tetap mendahulukan preemptive preventif," kata Awi di Graha BNPB Jakarta, Kamis (13/8).

Selain itu, polisi juga melakukan upaya pembinaan dengan mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti seruan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ketika berada di tempat umum.

"Selama itu masih bisa dikerjakan, masyarakat bisa laksanakan, itu akan terus dikedepankan," terang Awi. (rh/zul/fin)

Baca Juga:

  • Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin Tuntut Panglima TNI dan KSAD Tayangkan Film G30S PKI di Semua TV.
  • Balas Sindiran KPK, ICW: Ada Pihak yang Mengaku Pejuang Padahal Sejatinya Merupakan Musuh.

Berita Terkait

Berita Terbaru